Prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Indonesia di Lebanon, Praka Rico Pramudia, gugur setelah mengalami luka berat akibat serangan tank Israel di wilayah operasi UNIFIL. Insiden ini menimbulkan kecaman keras dari pemerintah RI terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional.
Ledakan artileri terjadi di dekat Kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, dan tim medis di Beirut untuk memastikan penanganan terbaik bagi korban.
Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, tetapi akibat luka berat yang dialami, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan, kata Kemlu RI dalam keterangan tertulis, Jumat.
Pemerintah juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum, sekaligus menegaskan negara hadir memberikan penghormatan atas pengabdian Praka Rico dalam menjaga perdamaian dunia.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan, ujar Kemlu.
Sebelumnya, UNIFIL mengumumkan wafatnya Praka Rico (31) setelah menjalani perawatan hampir satu bulan di rumah sakit di Beirut.
UNIFIL prihatin atas wafatnya Praka Rico Pramudia, yang terluka parah akibat ledakan proyektil di markasnya di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret malam, tulis UNIFIL.
Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya personel peacekeeper asal Indonesia. Pemerintah menilai serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Indonesia juga mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap fakta serta memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat perlindungan personel di lapangan, termasuk evaluasi menyeluruh aspek keselamatan dan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL, tegas Kemlu.
Peristiwa Serangan dan Respons Pemerintah
Serangan yang terjadi di wilayah operasi UNIFIL menimbulkan reaksi cepat dari pemerintah Indonesia. Berikut adalah beberapa respons utama:
- Penanganan Medis: Pemerintah Indonesia segera berkoordinasi dengan UNIFIL dan lembaga kesehatan di Beirut untuk memastikan penanganan medis terbaik bagi korban. Meski berbagai upaya dilakukan, kondisi Praka Rico tidak memungkinkan penyelamatan nyawa.
- Duka Cita dan Penghormatan: Pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa negara akan memberikan penghormatan penuh atas pengabdian Praka Rico dalam menjaga perdamaian dunia.
- Proses Repatriasi: Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses repatriasi jenazah dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan. Koordinasi dengan UNIFIL terus dilakukan untuk memastikan hal tersebut.
Penolakan terhadap Serangan Israel
Serangan yang menyebabkan kematian Praka Rico dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan yang sangat tidak pantas. Beberapa poin penting terkait penolakan ini adalah:
- Pelanggaran Hukum Internasional: Pemerintah menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan ini dinilai sebagai kejahatan perang.
- Desakan Investigasi: Indonesia mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.
- Perkuatan Perlindungan Pasukan: Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat perlindungan personel pasukan pemelihara perdamaian di lapangan. Hal ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL.
Tanggapan Internasional
Selain respons dalam negeri, pemerintah Indonesia juga berharap adanya dukungan dari komunitas internasional. Beberapa langkah yang diharapkan antara lain:
- Koordinasi dengan Negara Kontributor Pasukan: Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan negara-negara lain yang turut berkontribusi dalam misi perdamaian PBB. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keselamatan personel di lapangan.
- Kepedulian Global: Pemerintah berharap bahwa isu keselamatan pasukan pemelihara perdamaian akan menjadi prioritas global. Dengan demikian, tindakan seperti serangan terhadap mereka tidak akan terulang lagi.