Jakarta, Indonesia Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan di Ibu Kota tidak boleh terhenti meskipun ada regulasi efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak lain.
Ekosistem pembangunan Jakarta tidak boleh kendor meski ada efisiensi. Kemitraan adalah kunci utama dalam pembangunan Jakarta, ujar Pramono saat berbicara di Jakarta, dikutip Ahad (26/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Salah satu proyek yang sedang digarap adalah Transit-Oriented Development (TOD), sebuah strategi pembangunan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal. Pramono menjelaskan bahwa TOD Bundaran Hotel Indonesia akan menghubungkan Hotel Pullman, Hotel Mandarin, dan bangunan-bangunan di sekitar kawasan tersebut secara langsung di bawah tanah dan terkoneksi ke stasiun MRT.
Selain itu, ada rencana pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pemprov DKI mempercayakan proses pembangunan kawasan tersebut kepada pihak MRT.
Dukuh Atas nanti akan dibangun melalui kerja sama secara partnership strategis. Kami akan percayakan MRT, Pemprov hanya bersifat back-up, jelas Pramono.
Sementara itu, pembangunan kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana ini memudahkan proses pembangunan gedung bertingkat atau tower di daerah setempat.
Pramono menyebutkan bahwa sebelumnya, proses pembangunan gedung bertingkat di Jakarta membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ada yang sampai 12 tahun tak kunjung mendapatkan kejelasan perizinannya. Namun kini, proses perizinan telah dipercepat menjadi tidak lebih dari 15 hari, dan seluruhnya dilakukan secara transparan dan terbuka.
Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dalam pemberian izin tersebut, tambah Pramono.
Lebih lanjut, dia mengatakan ingin melanjutkan beberapa pekerjaan yang sudah dimulai oleh gubernur-gubernur sebelumnya, seperti menyelesaikan pembangunan monorel dan Rumah Sakit Sumber Waras yang segera dimulai kembali.
Pramono mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program pembangunan rumah sakit tersebut.
Dulu kasus monorel dan RS Sumber Waras ini sempat menghebohkan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan kedua proyek ini, tegas Pramono.
