Presiden Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri di Istana untuk Tingkatkan Profesionalisme Aparat

Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Ketua dan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jumat 7 November 2025. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat reformasi internal Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan transparan di mata publik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, struktur dan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri telah ditetapkan secara resmi. Jimly Asshiddiqie dipercaya sebagai Ketua Komisi, didampingi sejumlah tokoh penting dari unsur hukum, pemerintahan, dan kepolisian aktif maupun purnawirawan.

🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.

CARA KERJA (Real)

Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
Profit 1 siklus = 1.2%
Mengulang selama market bergerak

KEUNGGULAN UTAMA

Anti Loss & SPOT Market (Aman)
LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
Tanpa emosi, pantau chart otomatis
Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

🚀 Gabung Sekarang 💬 Grup Support

Baca Edukasi & Penjelasan Lengkap →

Dalam daftar anggota terdapat nama Mahfud MD, Idham Aziz, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Dofiri, Otto Hasibuan, dan Supratman Andi Agtas. Selain itu, tiga mantan Kapolri, yakni Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Badrodin Haiti, juga bergabung dalam struktur Komisi tersebut.

Prosesi pelantikan di Istana Negara berlangsung khidmat dengan Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan seluruh anggota Komisi. Dalam sumpahnya, ia menyatakan bahwa akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.

Para pejabat berjanji menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab kepada bangsa serta negara. Komisi ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola dan transparansi Polri agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan prinsip hak asasi manusia.

Presiden Prabowo menilai reformasi Polri perlu dipercepat agar institusi kepolisian mampu menjawab tantangan keamanan di era modern. Melalui Komisi Percepatan Reformasi, pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan internal dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Komisi akan melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen Polri, termasuk pola rekrutmen, pelatihan, dan tata kelola organisasi. Diharapkan hasil kerja Komisi mampu memberikan rekomendasi strategis bagi Presiden untuk memperkuat arah kebijakan reformasi kepolisian nasional.

Keterlibatan tokoh hukum seperti Jimly dan Yusril diharapkan memberikan sudut pandang sipil dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara mantan Kapolri yang tergabung membawa pengalaman praktis dalam memimpin dan membenahi sistem kelembagaan kepolisian.

Kehadiran Komisi ini menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti aspirasi publik terhadap reformasi institusi Polri. Istana Negara menegaskan, Komisi akan bekerja secara independen dengan tetap melapor langsung kepada Presiden sebagai penanggung jawab utama.

Reformasi Polri dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta memastikan pelayanan hukum yang humanis. Publik menantikan hasil nyata dari kerja Komisi, terutama dalam mendorong budaya profesionalisme dan integritas di setiap level kepolisian.

Presiden Prabowo menyatakan, perubahan dalam Polri harus dirasakan langsung masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi keamanan nasional yang berkelanjutan.