aiotrade.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar sebagian dari uang pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung, diinvestasikan dalam beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10).
Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat dana beasiswa LPDP agar Indonesia dapat mencetak generasi unggul yang kompetitif di kancah global. Dana tersebut merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan program pendidikan nasional lainnya, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran. Ia menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok negeri, termasuk dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Presiden menginstruksikan agar pencarian siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antara kementerian, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan. "Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa banyak anak dari keluarga sederhana yang memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh. Oleh karenanya, ia meminta bantuan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Sosial, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menjangkau hingga ke desa-desa.
Program Pendidikan Nasional yang Diperkuat
Berikut beberapa program pendidikan nasional yang akan diperkuat:
-
Pengembangan Sekolah Rakyat
Sekolah rakyat akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. -
Sekolah Unggulan SMA Garuda
SMA Garuda akan dikembangkan sebagai model sekolah unggulan yang mampu melahirkan siswa-siswi yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat internasional. -
Perluasan Beasiswa
Beasiswa akan diperluas untuk mencakup lebih banyak siswa berbakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak berpotensi memiliki kesempatan untuk belajar. -
Penambahan Fakultas Kedokteran
Pemerintah berencana menambah jumlah fakultas kedokteran guna meningkatkan ketersediaan tenaga medis di seluruh Indonesia.
Kolaborasi Antar Instansi
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan kolaborasi yang lebih intensif antara berbagai instansi seperti kementerian, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anak berbakat yang terlewat, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Peran Pemerintah dan Stakeholder
Presiden Jokowi menegaskan bahwa peran pemerintah dan stakeholder sangat penting dalam menjalankan program ini. Ia meminta dukungan penuh dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Sosial, Panglima TNI, dan Kapolri.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa.
