Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Kekuatan Pemerintah dalam Menegakkan Keadilan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan negara demi kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan saat ia menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
Peringatan untuk Pengusaha yang Serakah
Prabowo mengingatkan para pengusaha yang serakah dan berniat menipu bahwa pemerintah tidak akan membiarkan tindakan tersebut terus berlangsung. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih eksis, kuat, dan siap bertindak untuk menjaga kedaulatan negara.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Jika mereka mengira bisa terus menipu rakyat Indonesia, saya yakin kita akan membuktikan bahwa kita masih ada, masih kuat, dan akan menegakkan kedaulatan kita demi rakyat,” ujar Presiden.
Ia juga menekankan bahwa dunia semakin sempit karena kemajuan teknologi dan peradaban. Dengan situasi seperti ini, semua pihak harus lebih waspada dan menjunjung nilai-nilai keadilan.
Dorongan untuk Penegak Hukum
Presiden juga memberikan dukungan kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Ia meminta agar mereka tetap semangat, tidak mudah menyerah, dan terus melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan bangsa.
“Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu,” kata Prabowo.
Kritik terhadap Kekayaan yang Tidak Baik
Prabowo menilai bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat adalah bentuk rezeki yang tidak baik. Ia menyatakan bahwa kekayaan tersebut akhirnya akan berdampak buruk bagi pelaku maupun keluarganya.
“Saya sudah melihat, terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, sehingga akhirnya mereka dan keluarga menderita,” ujarnya.
Apresiasi Terhadap Korps Adhyaksa
Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada Korps Adhyaksa atas keberhasilan pengembalian uang hasil korupsi ini. Ia menilai bahwa dana sebesar Rp 13,2 triliun ini akan memiliki dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional.
“Dengan dana ini, kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” kata Prabowo.
Pemanfaatan Dana untuk Masyarakat Nelayan
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan yang selama ini terabaikan. Ia memberikan contoh bahwa setiap kampung nelayan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk dibangunkan fasilitas modern.
“Kampung nelayan ini belum pernah diperhatikan selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri. Kami akan memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern,” ujar Prabowo.
Ia memperkirakan bahwa dengan dana Rp 13 triliun, pemerintah dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan. Setiap desa dapat menampung sekitar 2.000 kepala keluarga.
Kritik terhadap Tersangka Kasus CPO
Presiden juga menyebut para tersangka kasus CPO sangat tidak manusiawi. Perbuatan mereka sempat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat.
“Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng selama berminggu-minggu. Ini sangat kejam dan tidak manusiawi,” ucap Prabowo.
Harapan untuk Penegakan Hukum yang Adil
Prabowo meminta penegakan hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia menilai bahwa hukuman yang lebih berat bagi masyarakat biasa dinilai zalim. Ia meminta para penegak hukum memiliki hati dan empati terhadap masyarakat kecil.
“Seharusnya baik hakim maupun jaksa dapat membela rakyat kecil yang lemah,” katanya.
Uang Pengganti yang Diserahkan
Seperti diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 13,2 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kegiatan ini disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kejagung, Jakarta Selatan, kemarin.
Burhanuddin menjelaskan bahwa uang pengganti itu berasal dari Wilmar Grup senilai total Rp 11,88 triliun, Permata Hijau Grup (Rp 1,86 miliar), dan Musim Mas Grup (Rp 1,8 triliun). Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 17 triliun.
“Ada selisih pembayaran sebesar Rp 4,4 triliun yang akan dilakukan dengan penundaan cicilan-cicilan,” ujar Burhanuddin.
Jaminan dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group
Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya menerima jaminan berupa kebun sawit atas penundaan pembayaran sisa uang pengganti dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. “Karena situasi ekonomi, kami bisa menunda. Mereka harus menyerahkan kepada kami kelapa sawit, kebun sawit, dan perusahaan sawitnya untuk tanggungan Rp 4,4 triliun,” tuturnya.
Meski ada jaminan, Burhanuddin meminta agar dua grup tersebut membayar tepat waktu. Ia ingin kerugian negara akibat praktik rasuah ini cepat pulih.
“Kami meminta kepada mereka tepat ada waktunya. Kami tidak mau berkepanjangan hingga kerugian itu tidak segera kami kembalikan,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan Kejagung memulihkan kerugian negara merupakan wujud nyata upaya penegakan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
