Pendataan Orang Asli Papua di Kota Sorong Diharapkan Selesai pada 2025
Pendataan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tengah berlangsung secara masif. Target utama dari kegiatan ini adalah menyelesaikan seluruh proses pendataan sebelum tanggal 13 November 2025. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat tepat sasaran, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Onesimus Asem, menjelaskan bahwa pendataan OAP bertujuan untuk meningkatkan akurasi data masyarakat setempat. Menurutnya, selama ini banyak program pemerintah yang tidak sepenuhnya menyentuh masyarakat OAP karena kurangnya data yang akurat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ini penting karena selama ini banyak program pemerintah belum tepat sasaran dan belum menyentuh masyarakat OAP,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi II DPR Kota Sorong, Jumat (24/10/2025).
Pendataan OAP dimulai sejak 27 Maret 2025 melalui bimbingan teknis (bimtek). Tahap pertama dari kegiatan ini telah selesai dengan baik. Hasil monitoring menunjukkan bahwa capaian pendataan di Kota Sorong menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya.
Awalnya, data dari Bappeda menunjukkan jumlah OAP di Kota Sorong sekitar 48 ribu jiwa. Namun, setelah pendataan dilakukan, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 75 ribu OAP. Onesimus mengatakan bahwa pihaknya masih melanjutkan pendataan tahap kedua, yang mencakup 10 distrik dan 41 kelurahan.
Sampai saat ini, baru enam kelurahan yang telah selesai diperiksa. Ia berharap jumlah total OAP yang terdata bisa mencapai antara 79 hingga 80 ribu jiwa.
Data ini akan menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah daerah. Setelah pendataan selesai, data akan dikonsultasikan kepada masyarakat dan dilakukan validasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
Onesimus juga berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat OAP sendiri, agar proses pendataan berjalan dengan lancar dan efektif.
Proses Pendataan dan Tantangan yang Dihadapi
Proses pendataan OAP di Kota Sorong melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Tim Disdukcapil bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintahan dan komunitas lokal untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini.
Beberapa tantangan yang dihadapi selama proses pendataan termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendataan, serta sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang jauh atau terpencil. Namun, pihak Disdukcapil terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Selain itu, keberhasilan pendataan juga bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Onesimus menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan data yang diperoleh akurat dan representatif.
Peran Data dalam Pengambilan Keputusan
Data OAP yang telah terkumpul akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat merancang program-program yang lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat OAP. Hal ini juga akan membantu dalam pembagian sumber daya dan alokasi anggaran yang lebih adil.
Selain itu, data ini juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah. Dengan demikian, pendataan OAP bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP di Kota Sorong.
Langkah Berikutnya
Setelah pendataan selesai, langkah berikutnya adalah validasi data dan sosialisasi kepada masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, hasil pendataan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Dalam waktu dekat, pihak Disdukcapil juga akan melakukan evaluasi terhadap proses pendataan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk kegiatan serupa di masa depan.
