Proyek Strategis yang Menimbulkan Kontroversi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti dua proyek strategis era Presiden Jokowi, yaitu Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kedua proyek tersebut memiliki potensi besar terkait masalah hukum atau pelanggaran pidana. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dapat menyelesaikan masalah hukum dalam dua kasus ini, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.
Kritik terhadap Pernyataan Mahfud MD
Kader Partai Solidaritas Indonesia Sudarsono mempertanyakan maksud Mahfud MD menyinggung dua proyek tersebut. Ia mengingatkan agar Mahfud MD tidak menjadi "sosok sengkuni" (orang yang licik dan suka mengadu domba). Hal ini disampaikan oleh Sudarsono dalam podcast di channel Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia pada Rabu (22/10/2025). Ia menyatakan kebingungan atas sikap Mahfud MD yang mengulas soal IKN yang berpotensi ada pelanggaran hanya membuat gaduh.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sudarsono menyinggung bagaimana Mahfud MD seolah baru bersuara dugaan potensi pidana proyek era Jokowi. Padahal saat berada di pemerintahan, potensi itu harusnya sudah bisa dihindari. Ia menyayangkan komentar Mahfud MD yang berkomentar negatif soal proyek era Jokowi. Menurut Sudarsono, seharusnya Mahfud MD berterima kasih pada Jokowi bukan malah menyudutkan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Potensi Pelanggaran dalam Proyek IKN
Melalui channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam, Mahfud MD menilai dua proyek itu berpotensi besar telah terjadi masalah hukum atau pelanggaran pidana. Karenanya, ia berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum dalam dua kasus itu, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.
Menurut Mahfud MD, proyek IKN prosesnya nyaris sama dengan Whoosh. Ia menjelaskan alasan IKN berpotensi telah terjadi pelanggaran pidana di sana. Keputusan untuk IKN lewat undang-undang sudah. Tapi mulanya, IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor. Namun, setelah proyek IKN berjalan, nyatanya tidak ada satupun investor yang masuk.
APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul di DPR. Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil.
Anggaran untuk IKN
Dalam RAPBN 2026, pemerintah setidaknya mengalokasikan total anggaran untuk infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun. Alokasi tersebut meliputi anggaran ke Otorita IKN (OIKN) senilai Rp6,3 triliun dan alokasi pembangunan jalan tol dan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp9,60 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk mendanai 12 PSN jalan tol di IKN 15,11 juta meter persegi (m2).
Secara total, negara sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBN untuk pembangunan IKN mencapai hampir Rp90 triliun, atau tepatnya senilai Rp89 triliun guna membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan. Di sisi lain, OIKN sebelumnya juga telah meminta anggaran hingga Rp21,1 triliun di tahun 2026.
Dugaan Mark-Up dalam Proyek Whoosh
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Menurut Mahfud MD, diduga ada mark-up anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh di era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Namun hal ini katanya harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.
Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.
Pengelolaan Utang Proyek Whoosh
Mahfud mengatakan utang yang sangat besar akibat proyek Whoosh ini dan belakangan mencuat saat Menteri Keuangan Purbaya enggan membayar menggunakan APBN, sejak awal sudah diprediksi pakar dan diungkapkan ke pemerintah. Karenanya sangat aneh dan menjadi janggal, proyek ini tetap dilakukan namun memberatkan pihak Indonesia.
Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus. Menurut Mahfud kalau melihat periode waktunya atau termnya, pembayaran utang itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun ke depan.
Penyelesaian Masalah Hukum
Mahfud mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain dalam membayar utang proyek ini, agar bukan berasal dari APBN. Selain itu negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul di-mark up. Mahfud mengatakan pengamat ekonomi dan kebijakan publik Antoni Budiawan, juga sempat menyatakan soal besaran anggaran yang janggal ini.
Antoni Budiman bilang di Cina itu harganya dulunya hanya Sebesar 17 sampai 18 US dolar per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau benar itu terjadi, maka itu pidana dan pelakunya harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya. Karenanya Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto memback-up para penegak hukum yang mendalami dan menyelidiki dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh ini.
Dukungan terhadap Keputusan Menteri Keuangan
Mahfud mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh Rp 116 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis.
Pengungkapan kasus ini juga dikaitkan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang dianggap punya potensi korupsi atau pernah terjadi korupsi. Di mana dulu, katanya, di awal Prabowo hanya pidato saja. Tapi dia sudah mulai sekarang. Dimulai dari penetapan Reza Khalid sebagai tersangka dan buron. Reza Khalid tidak bisa disentuh selama puluhan tahun. Sekarang dia sudah menjadi tersangka, terlepas dari apakah nanti Kejaksaan Agung bisa mencari atau tidak. Itu kan Prabowo sudah mulai. Bagus dari Pak Prabowo.
