Proyek-proyek Besar di Ibu Kota Nusantara
PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengumumkan bahwa perseroan telah memperoleh dan memulai tiga kontrak proyek di Ibu Kota Nusantara pada 5 Desember 2025. Ketiga proyek tersebut meliputi Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Gedung Dewan Perwakilan Daerah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyatakan bahwa seluruh proyek IKN ini dikerjakan oleh perseroannya. Seluruh proyek tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA 2025-2027. “Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.
Mekanisme Pembayaran dan Pengawasan Kualitas
Joko menjelaskan bahwa PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, dengan uang muka sebesar 15 persen dan retensi 5 persen dalam proyek ini. Dia menambahkan bahwa proyek ini juga menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain, serta memanfaatkan teknologi konstruksi modern.
Pembangunan Kantor Pendukung OIKN
Pembangunan Kantor Pendukung OIKN senilai Rp 769,5 miliar. Melalui konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO, PTPP membangun Gedung Kantor Pendukung IKN, Gedung Polresta IKN, Bangunan Utilitas, Masjid Kawasan, Lapangan Upacara dan Olahraga, serta Penataan Kawasan Terpadu.
Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna
Sementara itu, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna menelan biaya sebesar Rp 1,2 triliun. Joko menjelaskan bahwa melalui konsorsium PP-ADHI KSO, PTPP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM).
Bangunan utama seluas 47.797 m² dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut & fill. “PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan,” kata Joko.
Pembangunan Gedung Lembaga DPD RI
Adapun, pembangunan Gedung Lembaga DPD RI membutuhkan biaya senilai Rp 1,4 triliun. Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5 persen.
Joko menambahkan bahwa proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan. “PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas,” kata dia.
