Forum Konsultasi Publik untuk Menetapkan Standar Pelayanan yang Lebih Baik
Polres Manggarai Barat (Mabar) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Labuan Bajo, Provinsi NTT. Acara ini bertujuan untuk menetapkan standar pelayanan publik tahun 2025. Hadir dalam forum tersebut berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan media massa.
"Penetapan standar pelayanan publik ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat melalui penjaminan kepastian, kualitas, dan efisiensi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Wakapolres Mabar, Kompol Martinus Pake.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Standar pelayanan publik tidak hanya menjadi alat kontrol bagi masyarakat, tetapi juga memastikan pelayanan Polri cepat, mudah, terjangkau, dan transparan. Dengan demikian, kepuasan dan kenyamanan masyarakat dapat tercapai.
Martinus Pake menjelaskan bahwa penetapan standar pelayanan publik bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan terbaik. "Pelayanan publik berkualitas adalah hak setiap warga negara, sebagaimana definisinya sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan," katanya.
Selain itu, standar pelayanan yang jelas akan memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Hal ini sejalan dengan semangat Polri dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan humanis.
Dalam pelaksanaan pelayanan, Polres Mabar juga menerima masukan dan kritik dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan yang berkelanjutan. "Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal baru untuk bersinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam mewujudkan Polri yang Presisi, yang semakin dicintai dan dipercayai oleh masyarakat," tambah Martinus Pake.
Sejumlah peserta FKP memberikan apresiasi kepada Polres Mabar karena telah memenuhi berbagai komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dukungan dari Tokoh Pemuda
Ketua Pemuda Manggarai Barat Bersatu (PMBB), Obe Hormat menyatakan bahwa Polres Mabar dinilai telah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, terutama dalam mendukung aspek pelayanan dan pengamanan di destinasi pariwisata Labuan Bajo.
Menurut Obe Hormat, PMBB selalu mendukung upaya penegakan hukum di wilayah Mabar. "Kami prinsipnya selalu mendukung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera," ujarnya.
Obe Hormat berharap agar pelayanan pengamanan di Labuan Bajo sebagai kota wisata ditingkatkan lagi. "Ada Raimas (pengurai massa) untuk memantau dan meminimalisir tindakan kriminalitas di Labuan Bajo dan itu menuai respon positif," tambahnya.
