Percepatan Pembayaran Kompensasi Subsidi untuk BUMN
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pembayaran kompensasi subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini, proses pembayaran memakan waktu hingga tiga bulan setelah pengajuan. Hal ini dianggap terlalu lama dan berpotensi mengganggu arus kas perusahaan.
“Kami akan mereview proses yang selama ini memakan waktu tiga bulan. Ini terlalu lama,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9).
Purbaya menekankan pentingnya langkah ini agar program subsidi pemerintah tidak mengganggu operasional BUMN, khususnya PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BUMN penugasan lainnya. Ia juga menyatakan siap melakukan perubahan jika target percepatan tidak tercapai.
“Saya janji akan membetulkan proses tersebut. Kita akan mempercepatnya. Diharapkan selesai dalam satu bulan. Jika tidak, saya akan memindahkan (Dirjen Anggaran),” tambahnya.
Tantangan dalam Pengelolaan Subsidi
Purbaya juga menyoroti masalah subsidi yang dinilai terlalu besar, khususnya di PT Pertamina. Menurutnya, subsidi yang diberikan cenderung membengkak karena kurangnya inisiatif dalam membangun kilang.
Selain itu, ia menekankan perlunya percepatan pembayaran kompensasi subsidi agar dana pemerintah bisa terserap secara maksimal dan tidak mengendap di Bank Indonesia. Purbaya meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) lebih proaktif dalam melakukan penagihan.
Tanggung Jawab DPR terhadap Kompensasi Subsidi 2024
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menagih Menteri Keuangan terkait kompensasi subsidi 2024 yang belum dibayarkan kepada sejumlah BUMN. Informasi ini didapat dari rapat Komisi XI DPR bersama beberapa BUMN pada malam sebelumnya.
“Saya memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan bagaimana pengelolaan subsidi dan kompensasi ini serta realisasinya. Karena banyak sekali, beberapa dari mereka kompensasi 2024 belum dibayar,” ujar Misbakhun.
Selain kompensasi subsidi, Misbakhun juga menyampaikan kekhawatiran terkait tunggakan pembayaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Kementerian Keuangan. Ia menilai hal ini seharusnya tidak terjadi karena sudah dianggarkan dalam APBN.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan BUMN. Proses administrasi harus dipermudah agar tidak terjadi penundaan dalam pembayaran. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap penggunaan dana subsidi agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakseimbangan.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Dengan mempercepat pembayaran kompensasi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas keuangan BUMN.
Kesimpulan
Percepatan pembayaran kompensasi subsidi bagi BUMN merupakan langkah penting yang perlu segera diwujudkan. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, peran DPR sebagai lembaga pengawas juga sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara tepat dan akuntabel.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!