Anggaran Efisiensi Digunakan untuk Pemulihan Bencana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pihaknya siap mengalihkan anggaran sebesar Rp 60 triliun yang berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga untuk pemulihan dampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut akan digunakan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan yang disampaikan oleh Presiden.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Setelah APBN selesai dibahas di DPR, kami melakukan peninjauan terhadap seluruh program kementerian dan lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat yang tidak jelas. Kami telah menyeleksi dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 60 triliun sebelum bencana terjadi. Jadi, ketika dibutuhkan sesuai instruksi Pak Presiden, kami sudah siap,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026.
Purbaya memastikan bahwa anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber utama dana tersebut adalah hasil dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi.
Dana dari tahun anggaran 2026 ini akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana. Untuk tahun ini, BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun. Selain itu, bendahara negara juga menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp 1,3 triliun yang dapat diajukan oleh BNPB pada tahun depan.
Pelonggaran Anggaran untuk Pemerintah Daerah
Selain itu, Menteri Keuangan juga akan memberikan pelonggaran anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Pelonggaran ini akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membangun kembali wilayahnya. “Jadi, tidak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa perbaikan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp 51,82 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Adapun jika ditinjau per daerah, anggaran pemulihan untuk Aceh diperkirakan sebesar Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp 13,52 triliun.
Rencana Penggunaan Dana
Dana yang dialokasikan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur, pembangunan kembali rumah warga, serta penguatan sistem mitigasi bencana. Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan.
Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini melibatkan pelatihan dan edukasi tentang langkah-langkah pencegahan serta respons darurat.
Kesiapan Pemerintah
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah bersiap secara matang untuk menghadapi bencana. Dengan adanya dana sebesar Rp 60 triliun yang siap digunakan, pihaknya yakin bahwa proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi dan siap menambah anggaran jika diperlukan.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan normal. Purbaya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya pemulihan dan pencegahan bencana di masa depan.
