Purbaya Ancam Tarik Rp 18,77 Triliun Jika Subsidi Rumah Tak Diserap

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Ancaman Menkeu untuk Dana FLPP Jika Tidak Diserap Optimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas terkait penggunaan dana sebesar Rp 18,77 triliun yang dialokasikan dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menyatakan bahwa jika dana tersebut tidak dapat diserap secara optimal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah akan menarik kembali uang tersebut.

“Jika tidak terserap, uangnya kami ambil,” ujar Purbaya seusai menghadiri acara akad masal perumahan di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 September 2025. Menurutnya, dana FLPP harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan dampak ekonomi yang maksimal.

Purbaya menegaskan bahwa jika Kementerian PKP gagal memanfaatkan dana FLPP secara efisien, maka pemerintah sebaiknya mengalihkan dana tersebut ke program lain yang lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya perputaran uang agar dapat berdampak cepat terhadap perekonomian nasional.

Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mampu menyerap dana FLPP secara optimal. Purbaya yakin bahwa Kementerian PKP dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah selama masa pemerintahan Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Kuota Rumah Subsidi Naik, DIPA Juga Bertambah

Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, kuota rumah subsidi melalui FLPP meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Kenaikan ini diiringi dengan peningkatan anggaran Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) sebesar Rp 35,2 triliun, naik Rp 16,5 triliun dibandingkan sebelumnya. Ia memastikan bahwa seluruh kuota akan terbangun hingga akhir tahun 2025.

Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, menjelaskan bahwa kenaikan kuota ini sejalan dengan antusiasme masyarakat terhadap program rumah subsidi. Ia menegaskan bahwa kuota yang ditetapkan tidak berlebihan, karena saat ini jumlah kavling siap bangun yang telah terunggah di sistem informasi pengembang mencapai lebih dari 773.341 unit. Sementara itu, yang siap stok dan menunggu proses akad di perbankan berjumlah 41.291 unit.

Heru berharap semakin banyak pengembang perumahan yang ikut serta dalam pembangunan rumah FLPP ini. “Ini salah satu upaya supaya pengembang besar juga punya andil keterlibatan membangun rumah subsidi dalam rangka mendukung capaian 3 juta rumah,” ujarnya di Menara Mandiri II, Jakarta Selatan, pada Rabu, 16 Juli 2025.

Pentingnya Partisipasi Pengembang

Partisipasi para pengembang perumahan sangat penting dalam memenuhi target 3 juta rumah subsidi. Heru menekankan bahwa dengan keterlibatan pengembang besar, program FLPP dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga akan mempercepat realisasi pembangunan rumah subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, adanya peningkatan kuota dan dana FLPP menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengembang dan lembaga keuangan, target 3 juta rumah subsidi diharapkan dapat tercapai tepat waktu.

Program FLPP juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti. Dengan adanya likuiditas yang cukup, para pengembang akan lebih mudah dalam melakukan investasi dan membangun perumahan yang layak huni. Ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan.