Kedekatan yang Tidak Terlihat
Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025) sempat menjadi perhatian publik. Bukan karena keputusan besar yang diambil, melainkan karena momen ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan duduk berdekatan tetapi tidak terlihat saling menyapa.
Bisik-bisik mulai menyebar di sekitar ruangan. Banyak orang mengaitkan hal ini dengan kabar keretakan hubungan antara dua tokoh ekonomi tersebut, terkait perbedaan pendapat mengenai penggunaan uang negara.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Purbaya dan Luhut hadir dalam sidang kabinet bersama jajaran menteri lainnya. Keduanya duduk di antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Meski duduk berdekatan, selama sidang berlangsung, tidak ada sapaan atau jabat tangan antara keduanya.
Sementara itu, Luhut hanya tampak berbincang ringan dengan Prasetyo Hadi. Momen ini kemudian memicu spekulasi bahwa hubungan antara Purbaya dan Luhut sedang renggang.
Usai sidang kabinet, Purbaya menepis kabar bahwa dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Ia menjelaskan bahwa posisi duduk yang berjeda beberapa kursi membuatnya sulit menyapa lebih dulu.
“Kan jauh berapa kursi, masa saya panggil ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ucap Purbaya sambil tertawa ringan.
Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut tetap baik meskipun saat ini ada perbedaan pandangan mengenai pemakaian anggaran negara.
“Tapi baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” ujarnya.
Isu keretakan hubungan ini mencuat sejak Purbaya sering menolak beberapa usulan dari Luhut. Pertama, ia menolak permintaan penggunaan anggaran APBN untuk membangun Family Office, proyek yang sudah lama diupayakan Luhut sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi.
Selain itu, Purbaya juga menolak usulan Luhut terkait suntikan dana sebesar Rp 50 triliun per tahun kepada Indonesia Investment Authority (INA). Terakhir, Luhut mengingatkan Purbaya agar tidak mengambil dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum terserap. Namun, permintaan itu tidak digubris. Purbaya tetap memberikan tenggat waktu agar BGN segera menyerap anggaran yang ada.
Meski perbedaan pandangan mencuat ke publik, Purbaya menegaskan bahwa hubungan personalnya dengan Luhut tidak berubah. Keduanya, menurutnya, tetap menjalin komunikasi sebagai sesama pejabat negara.
“Perbedaan pendapat itu biasa. Yang penting semua untuk kepentingan negara,” kata Purbaya singkat.
Publik kini menantikan apakah dinamika dua tokoh ekonomi ini akan berdampak terhadap kebijakan keuangan nasional ke depan.
