Menteri Keuangan: Anggaran Penanganan Bencana Sumatra Tidak Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumatra tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Justru sebaliknya, aktivitas rekonstruksi pasca-bencana, seperti pembangunan perumahan dan fasilitas umum, diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tambahan.
“Memang ada kerugian di daerah terdampak, tapi kan ada pembangunan, perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menjelaskan bahwa proses rekonstruksi pasca-bencana akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Belanja tambahan di daerah terdampak dinilai mampu menahan dampak negatif bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Minta Pemda Manfaatkan Skema di PT SMI
Selain itu, Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan dan jalan.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur hilang atau hancur akibat bencana.
“Kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika infrastrukturnya hilang, kewajiban bisa dibebaskan. Namun jika masih utuh, akan dikurangi sesuai kondisi daerah,” jelasnya.
Anggaran Dipastikan Tetap Tersedia
Lebih lanjut, Menkeu memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara maupun permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia dan mencukupi. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menyebut bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.
“Untuk tahun depan, anggaran sudah disiapkan dan tinggal disusun programnya,” ujar Purbaya.
Dengan kesiapan anggaran tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan pasca-bencana dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom BCA Proyeksikan Kebutuhan Anggaran untuk Rekonstruksi Pascabencana Tembus Rp70 T
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi pasca-bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp50 hingga Rp70 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun depan.
David menegaskan bahwa estimasi itu masih bersifat awal dan berpeluang meningkat. Pasalnya, bencana terjadi di tiga provinsi sekaligus. Curah hujan tinggi yang masih berlangsung turut memperparah kerusakan dan menghambat distribusi logistik.
“Kemungkinan biaya rekonstruksi (sekitar Rp50-70 triliun, bahkan bisa lebih besar karena bencana melanda tiga provinsi,” kata David dalam acara Bincang Bareng BCA, Senin (15/12/2025).
