Menteri Keuangan Mendorong Percepatan Pencairan Dana Bencana
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan harapan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pencairan dana tanggap darurat yang dialokasikan untuk menangani bencana di Sumatera. Ia menyesalkan lambannya penggunaan dana tambahan yang sudah diajukan oleh BNPB sejak pertengahan Desember 2025 lalu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Purbaya, terdapat dana siap pakai sebesar Rp 1,5 triliun yang telah tersedia. "Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat. Kalau bisa hari ini, biar besok bisa cair. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi," ujarnya dalam rapat koordinasi satuan tugas (satgas) pemulihan pascabencana yang disiarkan langsung dari Aceh di YouTube DPR, Selasa, 30 Desember 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut seharusnya sudah digunakan di akhir 2025. "Saya agak menyesal, pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelum-sebelumnya bisa saya percepat. Karena selama ini saya menunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit," katanya.
Ia menegaskan bahwa dana siap pakai ini dapat segera digunakan untuk bantuan membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Anggaran ini akan segera dicairkan oleh kementerian keuangan begitu ada surat resmi dari BNPB.
Sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya melaporkan bahwa pemerintah sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 268 miliar untuk 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak. Ini merupakan bagian dari program Presiden dengan rincian Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi.
Purbaya juga menyatakan bahwa pemerintah telah menghitung alokasi sebesar Rp 50-60 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan daerah terdampak bencana tahun depan. Alokasi dana ini berasal dari penyisiran dana, namun ia akan melihat penyalurannya di tiap kementerian dan lembaga sesuai dengan masukan satgas dan perintah Presiden.
Pada 15 Desember lalu, Purbaya menyatakan bahwa BNPB mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap korban terdampak bencana Sumatera. Selain itu, masih ada Rp 1,3 triliun dana yang akan diberikan tahun depan. Kementerian Keuangan akan menunggu BNPB untuk membuat program pembangunan hunian tersebut. "Tahun depan dananya sudah, uangnya sudah ada, tinggal mereka buat program," kata dia.
Proses Penyaluran Dana DTH Tidak Dipersulit
BNPB memastikan bahwa penyaluran Dana Tanggap Darurat (DTH) bagi korban bencana tidak akan dipersulit. "Proses yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini tidak akan dipersulit. Kami sama-sama mengetahui kondisi-kondisi darurat yang ada sekarang," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana Sumatera, yang disiarkan secara langsung di akun YouTube resmi BNPB, Ahad, 28 Desember 2025.
