Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mempercepat realisasi belanja daerah, khususnya dari dana Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga saat ini belum terserap secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar tidak terjadi penumpukan dana dalam rekening pemerintah daerah di perbankan.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan oleh Purbaya adalah agar Pemda dapat mengelola dana yang menumpuk di bank dengan bijak. Menurutnya, hanya sebagian kecil dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan rutin daerah. Sementara itu, ada sebesar Rp 233,97 triliun dana Pemda yang masih mengendap di perbankan hingga September 2025. Mayoritas dana tersebut berasal dari TKD.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Di sisi lain, realisasi belanja daerah dari APBD justru terkontraksi sebesar 13,1% secara tahunan hingga bulan September 2025. Hanya sebesar Rp 712,8 triliun yang telah direalisasikan, atau sekitar 51,3% dari pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 1.289,3 triliun.
“Jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus bekerja dan membantu ekonomi daerah,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual pada Senin (20/10).
Menurut Purbaya, perlu adanya sistem yang memungkinkan penyaluran anggaran lebih cepat dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar Pemda tidak perlu menyimpan dana dalam jumlah besar di bank. “Mungkin ke depan dipikirkan sistem transfer yang lebih cepat, mungkin hitungan hari, sehingga daerah tidak perlu menumpuk uangnya di bank. Mereka bisa langsung menghabiskan sesuai anggaran, dan jika kurang bisa langsung minta tambahan ke pusat,” ujarnya.
Langkah-Langkah yang Disarankan
-
Manajemen Dana yang Efisien
Purbaya menyarankan kepada Pemda untuk mengelola dana yang menumpuk di bank dengan bijak. Ia menegaskan bahwa hanya dana yang cukup untuk kebutuhan rutin daerah yang perlu disimpan. Sementara itu, dana yang berlebihan sebaiknya digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal. -
Percepatan Belanja Produktif
Purbaya juga meminta agar pemerintah daerah mengakselerasi belanja produktif. Pola menunda pembelanjaan hingga akhir tahun sering kali membuat belanja menjadi tidak efisien dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran sesuai rencana tanpa menunggu hingga akhir tahun. -
Tata Kelola Keuangan yang Baik
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai bahwa kepercayaan publik dan investor merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kehilangan kepercayaan akan membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali.
Peran Pemda dalam Pemerataan Ekonomi
Dengan adanya dorongan percepatan belanja daerah, pemerintah pusat berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya menegaskan bahwa belanja daerah yang lambat dapat menghambat pemerataan ekonomi, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang masih tertinggal dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Ia menambahkan bahwa percepatan belanja daerah akan membantu memperkuat daya tahan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata.
