Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Surat dengan nomor S-662/MK.08/2025 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2025 ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Purbaya menekankan bahwa percepatan belanja daerah sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan hingga September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) sudah terserap sebesar Rp 644,8 triliun atau sekitar 74 persen dari pagu yang ditetapkan. Namun, realisasi belanja APBD 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Akibatnya, simpanan pemerintah daerah di perbankan meningkat hingga triwulan III 2025. Untuk mendorong perekonomian nasional agar lebih baik pada tahun ini, Menkeu meminta pimpinan daerah untuk melakukan langkah-langkah penguatan.
Ada empat instruksi utama yang diberikan oleh Kemenkeu kepada pemerintah daerah:
-
Mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.
Pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan sesuai rencana dan tidak terbuang sia-sia. -
Memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang menjalankan proyek pemerintah daerah.
Para pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah harus segera diberi haknya atas pembayaran. Ini akan membantu memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan memberikan kepastian bagi mitra kerja pemerintah daerah. -
Memanfaatkan dana simpanan di perbankan untuk program dan proyek daerah.
Dana yang tersimpan di bank bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan tambahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, dana yang selama ini belum digunakan bisa langsung berkontribusi pada pembangunan daerah. -
Melakukan monitoring berkala atas pelaksanaan belanja APBD serta pengelolaan dana daerah hingga akhir 2025, sebagai evaluasi menuju perbaikan di 2026.
Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau penggunaan anggaran secara rutin. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Selain itu, Kemenkeu juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran agar tidak terjadi penundaan yang berdampak pada kinerja ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.
