Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kebijakan penanganan bencana justru memberikan dampak netral hingga positif terhadap perekonomian, meskipun menimbulkan kerugian di daerah yang terdampak.
"Jika dihitung secara detail, anggaran tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit. Meskipun ada kerugian di wilayah tertentu, tetapi pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya akan memberikan pertumbuhan tambahan," ujar Purbaya dalam wawancara di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Purbaya menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam proses pemulihan pasca-bencana, kata dia, terdapat tambahan dana yang digunakan di setiap wilayah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memfasilitasi pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk membangun infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.
"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, jika masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Jika jembatannya masih utuh, masa dibebasin? Kita akan melihat kondisinya, tapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.
Purbaya juga memastikan bahwa anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak, telah tersedia. Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih cukup apabila diperlukan tambahan.
BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang masih dapat digunakan.
"Anggaran dari BNPB ada karena dipersiapkan oleh BNPB. Masih ada (anggaran), sudah mengajukan tambahan sebesar Rp1,6 triliun, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program," katanya.
Tantangan dan Solusi dalam Penanganan Bencana
Penanganan bencana membutuhkan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi keuangan maupun manajemen infrastruktur. Berikut beberapa tantangan dan solusi yang muncul dalam proses ini:
- Keterbatasan anggaran: Meski anggaran telah disiapkan, kebutuhan yang mendesak sering kali membuat dana terasa kurang. Untuk mengatasi ini, pemerintah mempertimbangkan skema pinjaman dan kerja sama dengan lembaga swasta.
- Kepatuhan terhadap kondisi daerah: Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga diperlukan evaluasi yang cermat untuk menentukan besaran bantuan dan pembebasan kewajiban.
- Kesiapan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana menjadi prioritas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempercepat proses pemulihan.
Peran BNPB dalam Penanganan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peran penting dalam koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana. Berikut beberapa fungsi utama BNPB:
- Pengelolaan anggaran: BNPB bertanggung jawab atas alokasi dana yang digunakan untuk pemulihan dan pembangunan kembali.
- Koordinasi antar-lembaga: BNPB bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penanganan bencana.
- Pemantauan dan evaluasi: BNPB melakukan pemantauan berkala untuk menilai dampak bencana dan kebutuhan tambahan anggaran.
Dengan pendekatan yang terencana dan kolaborasi yang kuat, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan ekonomi di daerah terdampak. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu masyarakat yang terkena dampak, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
