Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Mencapai 6 Persen pada 2026
Ekonom senior Raden Pardede menilai bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, pencapaian angka tersebut membutuhkan usaha ekstra, terutama dalam memperbaiki implementasi kebijakan di lapangan. Ia juga menyebut bahwa target 6 persen berada di atas proyeksi dasar dari berbagai lembaga internasional.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Jika kita melihat proyeksi World Bank, IMF, OECD, ADB, hingga lembaga pemeringkat seperti S&P, angka 5 persen merupakan baseline Indonesia. Lima persen relatif mudah dicapai. Namun, untuk naik ke 6 persen, diperlukan kerja keras tambahan," ujarnya dalam program Economic Outlook 2026: Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru di Kompas TV, Selasa (16/12/2025).
Menurut Raden, secara kebijakan makro, pemerintah sudah menyiapkan instrumen fiskal dan moneter, termasuk injeksi likuiditas. Namun, masalah utama justru terletak pada banyaknya hambatan di tingkat implementasi. Ia menggunakan analogi pipa untuk menggambarkan situasi ini.
"Kebijakan sudah ada, tapi masih banyak hambatan di lapangan. Ibarat pipa, masih banyak sampah dan lemak yang menyumbat aliran. Jika tidak dibersihkan, arusnya tidak lancar. Inilah bottleneck yang harus diselesaikan dengan cepat," kata Raden.
Konsistensi Implementasi Kebijakan
Ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan dari pusat hingga daerah. Banyak aturan yang dinilai baik di atas kertas, tetapi belum berjalan optimal di lapangan, khususnya terkait perizinan.
"Yang paling penting adalah implementasi. Jika aturan benar-benar dijalankan, proses perizinan seperti IMB dan izin lingkungan akan jauh lebih cepat. Itu saja sudah sangat membantu dunia usaha," tutur Raden.
Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga menjadi faktor penentu. Raden mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak tertahan oleh prosedur birokrasi.
"Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi realisasinya lambat. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa hilang," ujarnya.
Risiko yang Perlu Diwaspadai
Raden juga menyoroti beberapa risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari dampak perubahan iklim hingga perlambatan sektor swasta. Fenomena cuaca seperti La Nina, yang diprediksi terjadi di awal 2026, bisa memengaruhi infrastruktur dan produksi pangan.
Namun, faktor paling krusial tetap berada pada sektor swasta sebagai mesin utama ekonomi nasional. "Kontribusi pemerintah hanya sekitar 9-10 persen, dengan BUMN paling tinggi 14 persen. Artinya, 85 persen perekonomian ditopang sektor swasta. Mesin ini tidak boleh macet. Likuiditas, insentif, dan kepastian harus dijaga," ucap Raden.
Prioritas Sektor Manufaktur
Untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja, Raden menilai bahwa sektor manufaktur harus kembali menjadi prioritas. Ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah terlalu fokus pada sektor padat modal berbasis sumber daya alam. Padahal, sektor tersebut menyerap tenaga kerja sangat terbatas.
"Manufaktur mampu menyerap lulusan SMA, SMK, bahkan SMP dalam jumlah besar. Ini penting agar kita tidak terjebak di sektor informal," ujarnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2026. Angka tersebut sebagai tahap awal menuju target jangka menengah 8 persen.
"Pencapaian target tersebut membutuhkan langkah bertahap dengan menghidupkan kembali mesin ekonomi yang sempat melambat, terutama dari sektor swasta," ujar Purbaya.
"Kalau di APBN, pertumbuhan tahun depan dipatok 5,4 persen. Menurut saya itu kurang. Kalau mau ke 8 persen, kita harus bertahap. Tahun depan 6 persen, lalu naik lebih cepat di tahun berikutnya," tambahnya.
