Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen pada 2026: Tantangan dan Strategi yang Harus Diperhatikan
Ekonom senior Raden Pardede menyampaikan pandangannya mengenai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun 2026. Menurutnya, capaian ini bukanlah hal mudah dan memerlukan usaha ekstra, terutama dalam hal implementasi kebijakan di lapangan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Proyeksi Pertumbuhan dan Kondisi Saat Ini
Dalam acara Economic Outlook 2026: Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru di Kompas TV, Selasa (16/12/2025), Raden menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen merupakan baseline yang relatif mudah dicapai. Namun, untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 6 persen, diperlukan upaya lebih besar lagi.
"Jika kita melihat proyeksi dari lembaga internasional seperti World Bank, IMF, OECD, ADB, hingga S&P, 5 persen adalah proyeksi dasar Indonesia. Tapi, untuk naik ke 6 persen, itu membutuhkan kerja keras ekstra," ujarnya.
Kebijakan Makro yang Tersedia
Secara makro, pemerintah sudah menyiapkan berbagai instrumen fiskal dan moneter, termasuk injeksi likuiditas. Namun, tantangan utamanya justru terletak pada implementasi kebijakan di tingkat lapangan.
"Kebijakan sudah ada, tapi masih banyak hambatan di lapangan. Ibarat pipa, masih banyak sampah dan lemak yang menyumbat aliran. Kalau tidak dibersihkan, arusnya tidak lancar. Inilah bottleneck yang harus diselesaikan dengan cepat," katanya.
Pentingnya Konsistensi Implementasi Kebijakan
Raden menekankan bahwa konsistensi pelaksanaan kebijakan dari pusat hingga daerah menjadi kunci keberhasilan. Banyak aturan yang baik di atas kertas, tetapi belum berjalan optimal di lapangan, khususnya terkait perizinan.
"Yang paling penting adalah implementasi. Jika aturan benar-benar dijalankan, proses perizinan seperti IMB dan izin lingkungan akan jauh lebih cepat. Itu saja sudah sangat membantu dunia usaha," ujarnya.
Efektivitas Belanja Pemerintah
Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga menjadi faktor penentu. Raden mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak tertahan oleh prosedur birokrasi.
"Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi realisasinya lambat. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa hilang," ujarnya.
Risiko yang Perlu Diwaspadai
Raden juga menyoroti sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari dampak perubahan iklim hingga perlambatan sektor swasta. Fenomena cuaca seperti La Nina, yang diprediksi terjadi di awal 2026, bisa memengaruhi infrastruktur dan produksi pangan.
Namun, faktor paling krusial tetap berada pada sektor swasta sebagai mesin utama ekonomi nasional. "Kontribusi pemerintah hanya sekitar 9-10 persen, dengan BUMN paling tinggi 14 persen. Artinya, 85 persen perekonomian ditopang sektor swasta. Mesin ini tidak boleh macet. Likuiditas, insentif, dan kepastian harus dijaga," ucap Raden.
Prioritas Sektor Manufaktur
Untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja, Raden menilai sektor manufaktur harus kembali menjadi prioritas. Saat ini, pemerintah terlalu fokus pada sektor padat modal berbasis sumber daya alam. Padahal, sektor tersebut menyerap tenaga kerja sangat terbatas.
"Manufaktur mampu menyerap lulusan SMA, SMK, bahkan SMP dalam jumlah besar. Ini penting agar kita tidak terjebak di sektor informal," ujarnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi oleh Menteri Keuangan
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2026. Angka tersebut sebagai tahap awal menuju target jangka menengah 8 persen.
"Pencapaian target tersebut membutuhkan langkah bertahap dengan menghidupkan kembali mesin ekonomi yang sempat melambat, terutama dari sektor swasta," ujar Purbaya.
"Kalau di APBN, pertumbuhan tahun depan dipatok 5,4 persen. Menurut saya itu kurang. Kalau mau ke 8 persen, kita harus bertahap. Tahun depan 6 persen, lalu naik lebih cepat di tahun berikutnya," tambahnya.
