Respons Direktur Utama BEI terhadap Rencana Demutualisasi Bursa
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, memberikan respons terkait rencana pemerintah untuk melakukan demutualisasi bursa. Menurutnya, saat ini BEI sedang melakukan kajian mengenai struktur organisasi yang akan diadopsi setelah proses demutualisasi selesai dilakukan.
Rencana demutualisasi bursa tersebut direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 dan telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saat ini kami sedang membentuk kajian, sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi dari bursa pasca-demutualisasi dengan membandingkan bursa yang lain,” ujar Iman dalam konferensi pers penutupan perdagangan BEI 2025, di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Manfaat Kajian Struktur Baru
Kajian struktur baru setelah demutualisasi bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi BEI. Hasil kajian tersebut akan kembali dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.
“Kami mencoba menyampaikan kajian struktur terbaik yang nantinya mungkin akan kami diskusikan dengan OJK maupun Departemen Keuangan. Jadi tadi sampaikan bahwa kajian ini kami lakukan untuk membantu, men-support Departemen Keuangan maupun OJK terkait dengan struktur terbaik di mana demut yang terjadi di negara-negara lain,” tambah Iman.
Alasan Kemenkeu Mau Melakukan Demutualisasi Bursa
Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait demutualisasi BEI sebagai upaya penguatan tata kelola dan peningkatan daya saing bursa.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, akan diatur pula perubahan struktur kelembagaan BEI yang saat ini hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dimiliki oleh pihak yang lebih luas.
“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).
Demutualisasi sebagai Praktik Global
Masyita menjelaskan bahwa kebijakan demutualisasi bursa bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama dunia, BEI menjadi salah satu dari sedikit yang masih berstruktur mutual.
Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX), Bursa Malaysia, serta Bombay Stock Exchange (BSE) dan National Stock Exchange of India (NSE) merupakan beberapa bursa yang telah menjalani kebijakan demutualisasi.
“Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global,” tambah Masyita.
Sebagai perseroan, BEI nantinya diharapkan dapat mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.
“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” tegas Masyita.
Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float, yang menghambat aktivitas perdagangan aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.
