Kementerian Keuangan Akan Terapkan Bea Keluar Emas dan Batu Bara pada 2026
Pemerintah Indonesia akan menerapkan bea keluar untuk emas dan batu bara mulai tahun 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung di Gedung DPR pada Senin, 8 Desember 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Purbaya, penerapan bea keluar emas diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar Rp 3 triliun per tahun terhadap penerimaan negara. Sementara itu, bea keluar batu bara diperkirakan akan menyumbang sekitar Rp 20 triliun per tahun. Jika digabungkan, total kontribusi dari keduanya mencapai Rp 23 triliun setiap tahunnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pendapatan dari bea keluar ini akan digunakan untuk menutup defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Ini langkah pertama untuk menutup defisit dulu. Mengurangi defisit kita,” ujarnya.
Alasan Penerapan Bea Keluar Emas
Salah satu alasan penerapan bea keluar untuk emas adalah penurunan cadangan biji emas di Indonesia. Saat ini, cadangan emas nasional mengalami tren penurunan. Di sisi lain, harga emas global meningkat tajam menjadi US$ 4.706,6 per troy ounce pada November 2025.
Selain itu, Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah sedang fokus pada pengembangan ekosistem bullion bank. Dengan demikian, kebutuhan pasokan emas domestik semakin meningkat. “Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia,” tambahnya.
Tujuan Bea Keluar Batu Bara
Sementara itu, penerapan bea keluar untuk batu bara bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi industri batu bara. Menurut Purbaya, mayoritas ekspor Indonesia masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hal ini membuat Indonesia kehilangan potensi ekonomi yang lebih besar.
Purbaya juga menyoroti rendahnya penerimaan negara dari industri batu bara. Ia menilai UU Cipta Kerja telah mengubah status batu bara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya, industri batu bara bisa meminta restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke pemerintah. “Itu sekitar Rp 25 triliun per tahun,” ujar Purbaya.
Langkah Strategis untuk Ekonomi Nasional
Dengan penerapan bea keluar untuk emas dan batu bara, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara serta mendorong pengembangan sektor strategis. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit APBN.
Beberapa faktor seperti penurunan cadangan emas, kenaikan harga emas global, serta perubahan regulasi terkait batu bara menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis tersebut.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan terus memantau dampak dari kebijakan bea keluar ini dan melakukan evaluasi berkala. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian nasional.
