Kericuhan dalam Rapat DPRD Bone
Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berlangsung dengan suasana yang tidak terkendali. Sejumlah peserta rapat terlibat dalam perdebatan sengit dan bahkan saling melempar cangkir. Meski situasi sempat memanas, rapat tetap dilanjutkan setelah keadaan berhasil diredakan oleh sejumlah anggota dan pimpinan rapat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rapat Banggar tersebut digelar di ruang rapat DPRD Bone pada Senin (20/10/2025) pukul 10.00 WITA. Agenda utama dari rapat ini adalah membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Target PAD Dianggap Terlalu Tinggi
Kericuhan dalam rapat bermula dari penolakan beberapa fraksi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone. Dalam rancangan APBD 2025, Bapenda menetapkan target PAD sebesar Rp 490 miliar, yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 340 miliar.
Andi Muhammad Salam, anggota DPRD Bone dari Fraksi Nasdem, menyampaikan bahwa target PAD tersebut dinilai tidak realistis. Ia menyoroti bahwa target PAD Rp 340 miliar pada tahun 2024 saja belum tercapai.
“Target PAD tersebut tidak realistis. Sebab target PAD Rp 340 miliar tahun 2024 saja tidak tercapai, apalagi ini ditambah menjadi Rp 490 miliar di tahun 2025,” ujarnya.
Rapat Tetap Dilanjutkan
Meskipun sempat diwarnai ketegangan, rapat tetap dilanjutkan setelah suasana berhasil ditenangkan. Pembahasan penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025 masih berproses bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan belum sampai tahap pengesahan.
Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, menilai target PAD tahun 2025 sulit direalisasikan karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber pendapatan baru selain dari pajak masyarakat.
“Rasionalisasi target PAD sulit dilakukan sebab selama ini Pemerintah Kabupaten Bone tidak memiliki sumber yang jelas untuk mendukung pendapatan tersebut kecuali dari pajak yang dipungut dari rakyat,” ujar Tenri Walinonong saat dikonfirmasi terpisah.
Proses Pembahasan Masih Berlangsung
Hingga berita ini diturunkan, pembahasan penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025 masih berlangsung. DPRD dan TAPD dijadwalkan melanjutkan rapat lanjutan pekan depan untuk membahas kembali target pendapatan serta alokasi belanja daerah.
Beberapa isu penting seperti peningkatan PAD, realisasi anggaran, dan alokasi belanja daerah akan menjadi fokus utama dalam rapat-rapat berikutnya. Diharapkan, hasil pembahasan ini dapat memberikan solusi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah saat ini.
Penutup
Kericuhan dalam rapat ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai target PAD yang diajukan. Diperlukan komunikasi yang lebih baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan agar tidak terjadi konflik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, harapan besar terhadap keberhasilan penyusunan APBD 2025 bisa tercapai secara optimal.
