Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 adalah dokumen operasional lima tahunan yang bertujuan untuk melanjutkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan pendekatan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
RAPPP mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan di Papua memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Peluncuran RAPPP 2025–2029 dilakukan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025), dengan hadirnya Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kegiatan peluncuran ini merupakan hasil kerja sama antara beberapa lembaga pemerintah, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Tanah Papua. Tujuan utamanya adalah memastikan adanya koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam upaya percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa peluncuran RAPPP menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat Papua. Ia menyampaikan bahwa kunci kemajuan Papua bukan hanya terletak pada infrastruktur, rumah sakit, atau sekolah, tetapi juga pada niat dan tekad para pemimpin daerah.
“Saya meyakini bahwa yang membuat Papua cerdas, sehat, dan produktif adalah keinginan dan komitmen para gubernur. Kantor ini terbuka untuk komunikasi dan koordinasi demi kemajuan Papua,” ujarnya.
Peran Pemimpin Daerah dalam Implementasi RAPPP
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh kepala daerah di wilayah Papua untuk menjadikan RAPPP 2025–2029 sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia juga meminta para kepala daerah untuk memberikan masukan terhadap grand design RKPD sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan di daerah masing-masing.
Menurut Tito, masukan dari kepala daerah sangat penting, terutama dari mereka yang baru saja dilantik dan memiliki perspektif baru terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Hal ini akan membantu memastikan bahwa rencana pembangunan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
Pengawasan dan Evaluasi RAPPP
Pelaksanaan RAPPP 2025–2029 akan dipantau, dievaluasi, dikendalikan, dan diawasi secara bersama oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Badan Pengarah Papua, serta para pemangku kepentingan terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan tujuan percepatan pembangunan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya RAPPP 2025–2029, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan pembangunan di Papua yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, diharapkan kesejahteraan masyarakat, khususnya OAP, akan meningkat secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
