Kekurangan Guru di Jembrana Mengancam Kualitas Pendidikan
Di Jembrana, Bali, ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2025. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan tenaga pendidik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, sebanyak 113 guru dari tingkat TK hingga SMP akan pensiun pada tahun ini. Jumlah ini membuat jumlah tenaga pendidik di Gumi Makepung semakin berkurang.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sementara itu, perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk tahun 2026 masih belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat.
"Beberapa waktu lalu juga ada guru yang statusnya kontrak sekolah untuk mengisi kekurangan diputus karena belum dua tahun," ujarnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan penggunaan guru kontrak sekolah jika masa kerjanya belum mencapai dua tahun.
Untuk mengatasi kekurangan guru sementara, Disdikpora Jembrana telah menyiapkan beberapa opsi. Salah satunya adalah memaksimalkan potensi guru yang sudah ada. Sebelumnya, guru mengajar selama 24 jam per minggu, namun kini beberapa di antaranya diberi tanggung jawab mengajar lebih dari 24 jam.
"Memang ada beberapa guru yang mengajar di atas 24 jam itu. Ini untuk mengisi kekurangan guru yang terjadi di Jembrana," ujar Anom Saputra.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penghitungan kebutuhan formasi ASN untuk mengisi kekurangan guru. "Kita sudah menghitung (kekurangan), apakah nanti statusnya PPPK, CPNS kira harus buka formasi. Kita juga sudah membahas perencanaan dengan berbagai pihak terkait untuk mengisi kekurangan tersebut," tambahnya.
Tantangan dalam Perekrutan ASN
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana, Siluh Ktut Natalis Semaradani, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi atau surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait pengusulan formasi ASN di daerah.
Padahal, Jembrana masih mengalami kekurangan pegawai, terutama di bidang pendidikan khususnya guru. Di samping itu, belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jembrana saat ini sudah mencapai 39 persen. Sesuai arahan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk ASN mulai tahun 2027 wajib hanya 30 persen.
"Dari Menpan RB belum ada surat untuk pengusulan. Di Jembrana masih kekurangan terutama guru, tapi untuk guru sementara masih bisa dioptimalkan (guru yang ada)," ujarnya.
Solusi Jangka Panjang
Meskipun saat ini kekurangan guru masih bisa diatasi dengan peningkatan jam mengajar guru yang ada, pihak Disdikpora Jembrana tetap berupaya untuk mencari solusi jangka panjang. Beberapa rencana seperti pengusulan formasi ASN, baik PPPK maupun CPNS, sedang dipertimbangkan.
Namun, tantangan utama tetap terletak pada keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat yang ketat. Oleh karena itu, pihak daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebutuhan pendidikan di Jembrana tetap terpenuhi.
Dengan situasi ini, masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, sehingga tidak hanya menjadi beban bagi guru yang sudah ada, tetapi juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
