Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025 Masih Rendah
Realisasi anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025 masih tercatat rendah. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025, penggunaan anggaran tersebut baru mencapai sebesar Rp 93,4 triliun atau sekitar 64% dari target APBN sebesar Rp 144,6 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Tri Budhianto, dalam kunjungan kerja media di Karawang, Selasa (9/12).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Anggaran yang telah digunakan berasal dari berbagai sumber. Diantaranya adalah belanja pemerintah pusat atau BPP yang mencapai Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp 22,1 triliun.
Menurut Tri, rendahnya realisasi anggaran ini perlu dilihat secara lebih rinci. Terutama jika alokasi anggaran berkaitan dengan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa realisasi keuangan sering kali tidak sejalan dengan realisasi fisiknya. Artinya, meskipun proyek infrastruktur sudah berjalan, pembayaran biasanya tertunda.
Ia menambahkan bahwa saat pembayaran proyek infrastruktur pertanian jatuh tempo, maka akan langsung dibayarkan. Dengan demikian, pada akhirnya realisasi anggaran ketahanan pangan akan bertambah.
Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Program
Selama ini, realisasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk berbagai program penting. Di antaranya adalah cetak sawah dan intensifikasi lahan hingga 160.500 hektare, dengan total penggunaan anggaran sebesar Rp 6,6 triliun.
Untuk bendungan, realisasi sudah mencapai 83% dari target 15 unit. Anggaran yang digunakan untuk proyek ini mencapai Rp 11,9 triliun atau sekitar 65,9% dari pagu sebesar Rp 23 triliun.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kampung nelayan merah putih (KNMP), budidaya ikan nila salin (BINS), dan peningkatan produksi garam nasional. Realisasi anggarannya mencapai Rp 2,1 triliun atau 79,8% dari pagu Rp 2,6 triliun.
Anggaran untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog
Anggaran juga digunakan untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog. Kementerian Keuangan mencatat bahwa sampai Oktober 2025, anggaran yang sudah digunakan untuk OIP mencapai Rp 22,1 triliun atau 100% dari target.
Persiapan Anggaran Tahun 2026
Kemenkeu juga telah menyiapkan peningkatan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp 210,4 triliun. Diharapkan anggaran ini dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga tetap terjaga, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Perkembangan Proyek Infrastruktur Pertanian
Pada beberapa proyek infrastruktur pertanian, realisasi fisik sedang berjalan. Namun, pembayaran anggaran cenderung tertunda karena proses administratif dan perizinan yang diperlukan. Dengan adanya penyesuaian dalam sistem pengelolaan anggaran, diharapkan realisasi keuangan bisa segera menyusul.
Penutup
Realisasi anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal.
