Realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat Capai 80,11 Persen
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat hingga 10 November 2025 mencapai Rp 225,2 miliar atau sebesar 80,11 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 281,1 miliar. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok kepada aiotrade pada Selasa (11/10/2025) saat ditemui di ruangannya.
Pertumbuhan PAD yang Stabil
Menurut Lely Rotok, sapaan akrabnya, pertumbuhan PAD dalam tiga tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan positif. Pada 2023, PAD mencapai Rp 249 miliar, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp 273,7 miliar. Angka tersebut mencerminkan realisasi dari Januari hingga Desember setiap tahunnya. Sementara itu, angka Rp 225,2 miliar yang diraih hingga Oktober 2025 masih berada dalam periode Januari hingga Oktober dan akan selesai pada 31 Desember.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lely berharap dengan waktu yang tersisa dua bulan, yaitu November dan Desember, PAD Manggarai Barat dapat mencapai 100 persen dari target dan bahkan melebihi angka yang ditetapkan.
Sumber Pendapatan Terbesar
Dalam hal sumber pendapatan terbesar khusus pajak daerah, Lely menjelaskan bahwa PAD berasal dari pajak hotel, pajak resto, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga sumber ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah yang signifikan.
Selain pajak, retribusi juga memberikan kontribusi yang tidak kalah penting. Bapenda bertindak sebagai koordinator dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi terkait retribusi. Retribusi terbesar berasal dari layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dengan realisasi terakhir mencapai Rp 37,5 miliar.
Setelah itu, retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup berupa layanan persampahan mencapai Rp 2,3 miliar, dan dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 2 miliar.
Target PAD sebagai Proyeksi
Lely mengatakan bahwa target PAD yang ditetapkan adalah proyeksi. Oleh karena itu, target tidak selalu tercapai, bisa saja tercapai atau bahkan melebihi. Ia menegaskan bahwa realisasi PAD memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian sesuai kondisi yang ada.
