Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dapat Dialihkan untuk Bencana
Seorang ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Sartono, mengusulkan agar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan sementara ke daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendanaan besar dalam pemulihan pasca-bencana.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014–2021, penyerapan dana MBG pada tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp 60 triliun. Pemerintah juga memperkirakan anggaran MBG akan mencapai Rp 375 triliun pada tahun depan. Dana tersebut berasal dari alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
Agus menilai bahwa alih-alih digunakan secara penuh untuk program MBG, sebagian dana tersebut lebih bijaksana jika dialokasikan kembali untuk membangun kembali infrastruktur pendidikan. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak hanya membantu memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah, tetapi juga menjadi wujud nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini semakin mendukung argumen Agus tentang pentingnya alokasi dana pendidikan yang lebih efektif.
Tantangan dalam Memulihkan Sektor Pendidikan
Salah satu tantangan terbesar dalam memulihkan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur pendidikan yang layak. Berdasarkan pengalamannya, Agus menjelaskan bahwa proses pembangunan dan rehabilitasi tersebut membutuhkan waktu sedikitnya enam bulan atau bahkan lebih lama.
Ia mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah yang kesulitan dalam memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat. Di tengah situasi ini, ia menilai bahwa diperlukan dukungan langsung dari pemerintah pusat.
Bantuan untuk Siswa dan Orang Tua
Agus juga mendorong pemerintah agar memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa yang terdampak bencana. Ia menekankan bahwa para orang tua siswa juga membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.
Selain itu, siswa perlu mendapatkan bantuan dalam bentuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Menurut Agus, bantuan akan lebih efektif jika diberikan dalam bentuk uang tunai selama enam bulan ke depan. “Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” ujarnya.
Perhatian Khusus untuk Guru
Selain siswa, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada para guru yang terdampak bencana. Agus menekankan bahwa para guru membutuhkan layanan konseling untuk memulihkan trauma akibat bencana. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan kinerja guru yang sangat berkontribusi pada sistem pendidikan.
Dengan usulan-usulan ini, Agus berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu memulihkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.
