DPRD Kota Bandung Mendorong Partisipasi Berbagai Pihak dalam Penataan PKL
DPRD Kota Bandung menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Induk Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus memperbaiki kenyamanan masyarakat di ruang publik. Hal ini disampaikan dalam seminar yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Hotel Mutiara, Bandung.
Pendekatan yang Harus Dilakukan
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., menyampaikan bahwa penataan PKL harus dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik sosial. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak masalah seperti kebersihan, sampah, serta penggunaan trotoar yang mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan terhadap PKL dengan bantuan permodalan dan ruang layak.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Penataan itu harus pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan dampak sosial. Satu sisi, ada soal kebersihan, sampah, penyalahgunaan trotoar oleh PKL yang mengganggu publik. Tetapi di sisi lain perlu pembinaan PKL, dibantu melalui permodalan dan ruang layak supaya tercipta peningkatan kesejahteraan PKL,” ujarnya.
Agus juga menegaskan bahwa rencana induk ini merupakan amanat dari Perda No. 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dari seminar ini, ia berharap muncul solusi holistik yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala.
Arah Pandu untuk Penataan Kota Bandung
Dalam acara yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah, S.Pd., menjelaskan bahwa rencana induk ini akan menjadi arah pandu dalam menata Kota Bandung di masa mendatang. Rencana ini didesain oleh tim penyusun yang dibantu oleh para akademisi, sehingga tujuan utamanya bisa tercapai.
“Anggota dewan sering mendapat aspirasi dari PKL yang mengeluhkan persoalan yang kompleks. Dengan adanya masterplan ini apa yang menjadi permasalahan semoga bisa terpecahkan,” ujarnya.
Yang paling penting, kata Nunung, rencana induk ini wajib tersosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan supaya memiliki kesamaan pemahaman.
“Penataan dan pemberdayaan harus seiring, seirama. Tujuan untuk menata Kota Bandung bisa tercapai dan mesti mengangkat nilai sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Evaluasi Terhadap Rencana Sebelumnya
Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi III, H. Sutaya, S.H., M.H., meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi rencana-rencana terdahulu yang sempat diunggulkan, namun kini nasibnya tidak sesuai harapan. Contohnya adalah Teras Cihampelas.
“Contoh penataan PKL di Malioboro, Yogyakarta. Ada area khusus PKL, kesenian, dan sebagainya. Saya berharap Bandung juga punya penataan dengan tempat khusus PKL. Perlu kewenangan atau tugas khusus dari wali kota bagi kewilayahan agar menjalankan penataan dengan hasil indikator terukur. Mudah-mudahan Kota Bandung semakin baik, makin tertata, dan PKL-nya sejahtera,” kata Sutaya.
Tim penyusun Masterplan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Bandung mencatat bahwa saat ini ada 60 persen PKL berada di ruang yang sesuai peruntukannya, dan sisanya masih harus ditata karena memunculkan gangguan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan.
Rencana induk juga mendorong peran kewilayahan agar semakin diperkuat, khususnya di kelurahan yang bersinggungan langsung dengan situasi lingkungan masing-masing dengan himpunan data terkait PKL.
Target Utama Rencana Induk
Rencana induk ini menargetkan pengembangan PKL binaan, tingkat migrasi PKL menjadi resmi atau usaha formal, tergabung ke dalam asosiasi, hingga terciptanya ketertiban dan kelayakan kondisi lokasi binaan. Dengan demikian, penataan PKL di Kota Bandung dapat berjalan secara harmonis dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.
