Reses di 6 Titik, Dewan Kabupaten Serang Dapat Keluhan Soal Sampah, PJU hingga Bansos

admin.aiotrade 24 Okt 2025 3 menit 26x dilihat
Reses di 6 Titik, Dewan Kabupaten Serang Dapat Keluhan Soal Sampah, PJU hingga Bansos
Reses di 6 Titik, Dewan Kabupaten Serang Dapat Keluhan Soal Sampah, PJU hingga Bansos

Reses DPRD Kabupaten Serang: Masalah yang Diangkat oleh Masyarakat

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, baru-baru ini melaksanakan reses di enam titik wilayah Kabupaten Serang. Titik-titik tersebut mencakup Kragilan, Cikande, dan Kibin. Dalam reses ini, ia mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat yang menjadi keluhan mereka.

Berdasarkan hasil reses tersebut, beberapa permasalahan muncul dari masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain mengenai sampah, penerangan jalan umum (PJU), serta data bantuan sosial (bansos) yang diduga tidak tepat sasaran. Azwar Anas menyampaikan bahwa pada Rabu, 22 Oktober 2025, ia telah melakukan reses di empat titik di Kragilan, satu titik di Kibin, dan satu titik di Cikande.

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Masalah PJU yang Menjadi Keluhan Masyarakat

Salah satu masalah utama yang disampaikan masyarakat adalah PJU yang banyak dikeluhkan. Meskipun lampu PJU sudah ada, banyak dari mereka yang tidak menyala. Azwar Anas menilai bahwa hal ini harus segera diperbaiki.

"Sebenarnya sudah ada lampunya cuma banyak yang tidak nyala. Nah, ini memang harus kita perbaiki," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan PJU karena banyak terjadi pembegalan dan penodongan di beberapa desa. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi.

Masalah Pengangguran dan Percaloan

Masalah kedua yang menjadi perhatian adalah pengangguran. Meskipun Pemkab Serang telah melakukan job fair, masyarakat tetap meminta langkah konkret karena banyak masyarakat berijazah SMA yang menganggur.

"Ini juga harus kita lakukan langkah-langkah konkret. Sedangkan masalah percaloan kemarin masih marak. Kita dorong ada langkah kongkrit seperti apa," ujarnya.

Persampahan yang Mengganggu Kehidupan

Masalah ketiga yang diangkat adalah persampahan. Masyarakat saat ini mengeluhkan kondisi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, mereka terpaksa melakukan "sampah online", yaitu membuang sampah sambil berkendara di mana saja.

"Akhirnya mereka buat sampah online. Sampah online artinya naik motor sambil buang sampah dimana saja. Ketemu tempat yang sepi buang sampah," ujarnya.

Jalan Desa dan Jalan Kampung

Masalah keempat yang menjadi perhatian adalah jalan desa dan jalan kampung. Masyarakat berharap pembangunan jalan memiliki keberlanjutan. Tidak boleh ada pembangunan jalan poros desa yang terhenti.

"Nah, ini juga dipertanyakan beberapa masyarakat jalan poros desa, drainase," ujarnya.

Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran

Masalah kelima yang paling penting adalah bantuan sosial yang tidak sesuai dengan data penerima. Azwar Anas menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena bantuan sosial tidak tepat sasaran.

"Perlu dievaluasi, biar tepat sasaran," katanya.

Berdasarkan hasil reses, kasus ini banyak terjadi di Kragilan. Keluhan ini disampaikan oleh ibu-ibu yang tidak mampu dan juga orang-orang yang hidup sendirian.

"Jadi katanya bantuan dari pemerintah enggak didapatkan. Ada yang masih mampu bekerja malah dapat. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Disitu ada kadesnya juga (menyampaikan)," ujarnya.

Tindak Lanjut dan Koordinasi

Azwar Anas menyatakan bahwa semua keluhan masyarakat akan disampaikan agar direalisasikan pada tahun 2026. Untuk pendataan bansos, karena bukan menjadi mitra Komisi IV, maka akan dilakukan koordinasi untuk pendataan ulang.

"Karena banyak masyarakat yang dirugikan dalam hal ini. Itu yang memang nanti saya koordinasikan. Tapi kalau hal-hal pembangunan fisik yang lainnya itu ya artinya dengan mitra saya di dinas, insyaallah match lah, kita enggak ada masalah. Apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa kita dorong," tuturnya.


Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan