Menteri Keuangan Mengungkap Masalah dalam Pengurusan PKP dan Proyek Coretax
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan perhatian terhadap berbagai laporan yang masuk melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, ia menemukan adanya dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Karawang, Jawa Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh seorang pelapor yang mengaku sebagai manajemen sebuah perusahaan jasa.
Menurut laporan tersebut, pelapor mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan PKP. Alih-alih mendapat pelayanan sesuai aturan, ia justru diarahkan untuk menggunakan jasa "orang dalam" dengan imbalan uang sebesar Rp10 juta agar urusannya cepat selesai. Purbaya langsung merespons dengan tegas, memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Ia menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan oleh tim independen, bukan oleh petugas pajak biasa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Nanti di-follow up ya, follow up. Jadi timnya ini beda, bukan orang pajak, ini Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana,” ujar Purbaya, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelayanan publik.
Langkah cepat yang diambil Menkeu ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas praktik percaloan dan pungutan liar di lingkungan pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini rawan disalahgunakan.
Ketidakpuasan terhadap Proyek Coretax
Selain itu, Purbaya juga menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek sistem pajak nasional Coretax yang selama ini mengalami berbagai kendala teknis. Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium LG CNS–Qualysoft dinilai memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan harapan. Purbaya menyoroti kualitas kode pemrograman (coding) yang dinilai tidak layak untuk proyek sebesar itu.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pekerjaan dari perusahaan sekelas LG sangat memprihatinkan. Hal ini tampak dari programmer yang ditugaskan dalam pengerjaan sistem Coretax. “Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia sering dikibuli asing,” ujarnya.
Menkeu Purbaya menilai bahwa pekerjaan asal-asalan dari konsorsium LG CNS–Qualysoft telah menimbulkan dampak serius terhadap performa sistem perpajakan nasional. Berbagai gangguan yang sering dialami pengguna merupakan bukti bahwa pengerjaan sistem dilakukan tanpa standar profesional yang memadai. Sistem Coretax diketahui sering mengalami error dan gangguan teknis berulang, bahkan setelah dilakukan sejumlah perbaikan. Hal ini menyebabkan penundaan pada sejumlah layanan digital perpajakan yang seharusnya berjalan otomatis.
Purbaya juga menyoroti target penyelesaian proyek yang terus meleset dari jadwal. Salah satu penyebab keterlambatan adalah ketidakmampuan pihak LG dalam menyelesaikan bagian sistem yang menjadi tanggung jawabnya. “Sesuai dengan target awal kita ya, target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, yang di bawah yang di LG enggak bisa,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa struktur kerja dalam proyek Coretax tidak berjalan selaras antara tim pelaksana utama dengan pihak subkontraktor luar negeri. Sejak awal, proyek digitalisasi sistem pajak Coretax disebut sebagai tulang punggung reformasi teknologi perpajakan Indonesia. Namun, berbagai kendala yang muncul justru menimbulkan keraguan terhadap kompetensi pelaksana proyek.
