Pemerintah Akan Terapkan Bea Keluar Batu Bara Mulai Tahun 2026
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan bea keluar terhadap komoditas batu bara mulai tahun 2026. Langkah ini diambil karena negara mengalami kerugian hingga Rp25 triliun setiap tahun akibat skema perpajakan yang berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja 2020 diterapkan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 mengubah status batu bara dari non-barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Namun, setelah regulasi tersebut berlaku, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) justru melonjak dan membebani fiskal negara.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pengenaan bea keluar diharapkan dapat menciptakan keadilan sekaligus meringankan beban fiskal. “Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, status batubara berubah dari non-barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya, industri batubara dapat mengajukan restitusi PPN kepada pemerintah, jumlahnya sekitar Rp25 triliun per tahun,” ujar Purbaya dikutip, Selasa (9/12/2025).
Banyak Perusahaan Batubara Ajukan Restitusi PPN
Ia menuturkan, sejak beleid tersebut diberlakukan, banyak perusahaan batubara mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Alhasil, alih-alih memberi kontribusi positif, sektor batubara justru menekan penerimaan negara. Pasalnya, industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah hingga Rp25 triliun per tahun.
Menurut dia, ketentuan perpajakan batubara dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru menjadi insentif bagi pelaku industri. Karena itu, pemerintah kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Akibatnya, kita tidak menyejahterakan masyarakat. Justru pengusaha batubara yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Makanya penerimaan pajak saya tahun ini turun karena restitusi cukup besar,” ujar Purbaya.
Tidak Akan Ganggu Daya Saing atau Lemahkan Industri
Mantan Bos LPS menegaskan langkah (penerapan tarif bea keluar) ini tidak bertujuan melemahkan industri, melainkan untuk menutup kerugian negara yang muncul sejak perubahan aturan pada 2020.
Menkeu juga memastikan kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu daya saing ekspor, karena sebelum 2020 tanpa fasilitas restitusi besar sekalipun industri batu bara tetap mampu bersaing di pasar internasional.
Dorong Hilirisasi Batubara
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, kebijakan bea keluar batubara masih dalam pembahasan lintas kementerian, berbeda dengan bea keluar untuk emas yang sudah lebih matang pembahasannya.
Nantinya, kebijakan ini dirancang untuk memberikan insentif kepada hilirisasi batu bara dan memperkuat aktivitas ekonomi domestik yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) batu bara.
“Kebijakan bea keluar ini bertujuan mendukung hilirisasi dan memperkuat aktivitas ekonomi domestik terkait SDA batu bara,” kata Febrio dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara sepanjang 2024 sebanyak 836,13 Juta ton, di mana angka ini merupakan 117,76 persen dari target produksi.
