Penjelasan Menteri Investasi tentang Pengembalian Anggaran MBG
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani memberikan penjelasan mengenai alasan pengembalian anggaran sebesar Rp 70 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rosan, hal ini terjadi karena adanya penurunan anggaran yang disebabkan oleh tidak terpakainya belanja modal (capital expenditure atau capex) yang awalnya dialokasikan oleh BGN.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rosan menjelaskan bahwa belanja modal tersebut tidak digunakan karena keterlibatan pengusaha di daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa pihaknya ingin memperkuat partisipasi dunia usaha di daerah melalui program ini, sehingga terjadi penurunan anggaran.
"Capex yang awal itu sekarang kita ingin menggerakkan dunia usaha nih di daerah jadi terjadilah penurunan budget itu. Itu yang menerangkan kenapa bukan budget tidak terserap, justru kita menggerakkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk ikut semua di MBG," ujar Rosan dalam diskusi "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV pada Senin (20/10/2025) malam.
Menurut Rosan, pengusaha di daerah membangun sendiri dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), sehingga anggaran yang sudah dialokasikan oleh BGN tidak terpakai. Ia menegaskan bahwa awalnya seluruh dapur diharapkan dibangun oleh BGN, tetapi dalam prosesnya, partisipasi dari dunia usaha menjadi penting.
"Oleh sebab itu, dapur-dapur ini banyak justru dibikin oleh dunia usaha. Salah satunya banyak oleh UMKM, banyak oleh pengusaha-pengusaha daerah. Saya tahu banget karena saya dapat laporan dari Kadin, saya dapat laporan dari teman-teman Apindo," tambahnya.
Rosan juga menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk membangun satu dapur umum termasuk bangunannya kurang lebih Rp 2-3 miliar. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pengembalian anggaran Rp 70 triliun bukan berarti tidak terserap, melainkan sebagai keberhasilan program MBG dalam menggerakkan para pengusaha di daerah.
"Justru dengan adanya MBG ini, dunia usaha di daerah harus hidup ya pengusahanya, kemudian ibu-ibunya, kemudian para pengusaha dan peternaknya," ujarnya.
Penjelasan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran Rp 70 triliun yang dikembalikan BGN sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran tersebut masuk dalam alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini.
"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," kata Purbaya di kantornya, Jakarta pada 14 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun. Meski demikian, ia memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir Oktober ini. Sebab, realisasi anggaran program prioritas pemerintah ini masih minim.
"Rp 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya," ujarnya.
Penjelasan Kepala BGN tentang Pengembalian Anggaran
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, BGN menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun 2025.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Dadan dalam keterangan tertulis pada 13 Oktober 2025.
Sementara itu, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau SPPG yang sudah beroperasi.
