Potensi Logam Tanah Jarang di Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar dalam hal logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth. Nilai harta karun ini diperkirakan mencapai Rp133,48 triliun, yang berasal dari enam smelter tambang ilegal yang telah disita oleh negara dan diserahkan kepada PT Timah Tbk pada 6 Oktober 2025 lalu.
Presiden Joko Widodo, yang menyaksikan langsung proses serah-terima keenam smelter tersebut, mengatakan bahwa LTJ yang berasal dari limbah smelter belum sepenuhnya diurai. Jumlahnya diperkirakan mendekati 40.000 ton. Dalam pernyataannya, Presiden juga menyebutkan bahwa satu ton monasit, salah satu unsur LTJ yang ada di limbah smelter, bisa bernilai hingga 200 ribu dollar AS. Jika dikalkulasikan dengan kurs dollar AS pada Minggu (9/11), yaitu 1 dollar AS = Rp16.685, maka 1 ton monasit bernilai sekitar Rp3,337 miliar. Dengan jumlah 40.000 ton, nilai monasit di keenam smelter sitaan itu mencapai Rp133,48 triliun.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Babel, Reskiansyah, mengakui adanya potensi LTJ di Babel. Diwakili Noprial Riady, staf Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Babel, dia menjelaskan bahwa keberadaan LTJ di Babel erat kaitannya dengan mineral ikutan timah. “Logam tanah jarang ini terutama terdapat dalam mineral monazit dan senotim,” katanya saat ditemui di Kantor Dinas ESDM Babel, Selasa (4/11).
Noprial menambahkan bahwa LTJ bukanlah mineral utama seperti timah, tetapi ikut terbentuk dan tersimpan dalam mineral ikutan hasil proses penambangan timah. Proses pemisahan dilakukan setelah pasir yang bercampur ditambang. “Biasanya, timah dipisahkan karena berat jenisnya lebih besar. Setelah pemisahan, pasir ringan dan pengolahan bahkan dalam pasir timah itu banyak mengandung mineral ikutan, termasuk monazit dan senotim,” tambahnya.
Penyerahan Barang Rampasan Negara ke PT Timah Tbk
Seperti yang diberitakan, pada 6 Oktober 2025, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Babel dan menyaksikan serah-terima Barang Rampasan Negara (BRN) di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang. BRN tersebut berasal dari penindakan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.
Presiden Joko Widodo menyaksikan proses penyerahan BRN secara berjenjang, mulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan selanjutnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro.
“Di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6–7 triliun,” kata Prabowo kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa tanah jarang yang belum diurai mungkin memiliki nilai yang jauh lebih besar.
Optimisme PT Timah Tbk
Dirut PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengaku optimistis bisa memanfaatkan BRN yang diterima pihaknya. Dia menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi aset dan lokasi yang diserahkan.
“Kami akan pelajari kondisi smelter dan alatnya terlebih dahulu. Mungkin butuh perbaikan sebelum digunakan untuk meningkatkan produksi. Setelah satu hingga dua minggu evaluasi, baru kami tentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Restu mengungkapkan bahwa PT Timah juga akan mengkaji potensi pengelolaan mineral ikutan seperti monasit, ilmenit, dan zirkon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Monasit, ilmenit, dan zirkon memiliki potensi besar. Jika sebagian aset yang kami terima sudah siap diproduksi, kami akan segera memanfaatkannya,” tuturnya.
Tantangan dalam Pemanfaatan Logam Tanah Jarang
Noprial Riady, staf Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas ESDM Babel, menjelaskan bahwa pemanfaatan LTJ tidak semudah menambang timah. Proses pemisahan mineral ikutan ini masih dilakukan secara fisik seperti menggunakan magnetic separator, specific gravity, atau meja goyang (shaking table). “Tahapan ini baru sebatas pemisahan fisik. Artinya masih berupa pasir, belum sampai pada unsur logam tanah jarang murni. Butuh teknologi yang lebih tinggi untuk memurnikannya,” ujar Noprial.
Selain itu, dia menyebut bahwa mineral ikutan seperti monazit dan senotim yang mengandung unsur radioaktif (thorium dan uranium) tidak boleh dijual atau diolah sembarangan. “Sepanjang dia masih dalam bentuk monazit, regulasinya tidak memperbolehkan dijual. Karena itu termasuk mineral radioaktif yang diawasi ketat oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),” tegasnya.
Regulasi dan Peran Pemerintah Pusat
Pemerintah daerah tidak punya kewenangan terkait pengelolaan LTJ. Sesuai regulasi, kewenangannya ada di pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Noprial menambahkan bahwa Dinas ESDM tidak memiliki data mengenai potensi LTJ di Babel. Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat telah membentuk Badan Mineral Indonesia (BMI) yang akan mengelola mineral ikutan di seluruh Indonesia, termasuk di Babel. “BMI ini nanti akan menjadi pengelola utama. Sekarang mereka sedang menyusun kebijakan dan arah pengembangan di tingkat nasional,” tambah Noprial.
