Malam Apresiasi Pajak Daerah Pertama di Klaten
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar acara Malam Apresiasi Pajak Daerah untuk pertama kalinya pada Senin (15/12/2025). Acara ini menjadi bentuk penghargaan kepada wajib pajak dan mitra pembayaran yang selama ini taat dan konsisten dalam membayar pajak.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo beserta jajaran Forkopimda. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang turut hadir, termasuk lembaga keuangan, pelaku usaha, aparat desa, kecamatan, pengurus BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih. Momen ini menjadi simbol bahwa pajak tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi juga layak diapresiasi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Apresiasi sebagai Bentuk Terima Kasih Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Klaten menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ungkapan terima kasih pemerintah daerah kepada wajib pajak. “Malam ini menjadi kegiatan yang luar biasa kemudian dalam rangka saya bersama rekan-rekan pemerintah daerah memberikan apresiasi sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Klaten yang kemudian sudah tertib taat membayar pajak,” kata Hamenang.
Menurutnya, kepatuhan pajak menjadi fondasi penting pembangunan daerah. Pemerintah tidak ingin masyarakat merasa hanya ditarik kewajiban tanpa dihargai kontribusinya. Apresiasi ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan Klaten. Dengan begitu, kesadaran pajak tumbuh bukan karena paksaan, melainkan kepercayaan. Inilah pendekatan yang ingin dibangun Pemkab Klaten ke depan.
PAD Masih Rp500 Miliar, Optimalisasi Pajak Jadi Kunci
Hamenang juga memaparkan kondisi keuangan daerah Klaten yang masih bergantung pada dana pusat. Dari total APBD sekitar Rp3,1 triliun, kontribusi PAD baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Sebagian besar pendapatan masih bersumber dari DAU dan DAK. Kondisi ini mendorong Pemkab untuk mengencangkan optimalisasi pajak daerah.
“Nah, ini yang kemudian ke depan harus kami dorong, dikembangkan PAD salah satunya melalui optimalisasi pajak. Agar kemudian kebijakan ruang fiskal kita bisa menjadi lebih longgar,” kata Hamenang. Optimalisasi pajak dinilai penting agar Klaten lebih mandiri secara fiskal. Dengan PAD yang kuat, ruang gerak pembangunan menjadi lebih fleksibel.
Transparansi APBD Jadi Modal Kepercayaan Warga
Pemkab Klaten menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hamenang menyebut masyarakat kini semakin mudah memantau penggunaan APBD berkat perkembangan teknologi. Ia bersama Wakil Bupati aktif menyampaikan program-program APBD melalui media sosial. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tahu ke mana uang pajak dialokasikan.
“Harapannya tentu warga masyarakat bisa menjadi lebih percaya kemudian lebih bersemangat dalam rangka membantu bersama-sama membangun Klaten ini,” kata Hamenang. Transparansi diharapkan mengikis kecurigaan publik terhadap penggunaan anggaran. Ketika kepercayaan tumbuh, kepatuhan pajak pun ikut meningkat.
Pajak Kembali ke Rakyat Lewat Infrastruktur dan Program Sosial
Pendapatan daerah yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas. Mulai dari perbaikan jalan, penerangan, irigasi, hingga program penurunan kemiskinan dan stunting. UMKM juga menjadi sasaran pemberdayaan melalui anggaran daerah. Hamenang menegaskan bahwa pajak yang disetor masyarakat tidak hilang begitu saja.
“Setiap sen pajak yang kemudian disetorkan ke Pemkab yang kemudian disetor ke pusat, sebagian kembali ke APBD, insyaallah akan digunakan sepenuh-penuhnya untuk program kegiatan masyarakat guna percepatan infrastruktur, menyelesaikan berabgai macam permasalahan yang ada di wilayah mulai dari kemiskinan, stunting dan lain sebagainya,” kata Hamenang. Pesan ini ingin menegaskan bahwa pajak adalah investasi sosial. Manfaatnya dirasakan kembali oleh warga Klaten.
BPKPAD Dorong Budaya Tertib dan Patuh Pajak
Kepala BPKPAD Klaten, Fadzar Indriawan, menyebut kegiatan ini sebagai ajang apresiasi pajak daerah pertama yang digelar instansinya. Tujuan utamanya adalah memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban dengan baik. “Bukan hanya kepada wajib pajak, kami juga berikan apresiasi kepada mitra pembayaran pajak. Jadi ada beberapa mitra yang selama ini memberikan support pemerintah daerah di dalam optimalisasi pajak daerah,” kata Fadzar.
Selain penghargaan, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan budaya tertib administrasi. Sinergi antara pemerintah, wajib pajak, dan lembaga keuangan menjadi kunci. Pendekatan persuasif dinilai lebih efektif dibanding sekadar penagihan. Pajak pun diharapkan dipandang sebagai tanggung jawab bersama.
Apresiasi Pajak Akan Diperluas ke Sektor Retribusi
Pada penyelenggaraan perdana ini, apresiasi masih difokuskan pada sektor pajak daerah. Fadzar menjelaskan penerima apresiasi berasal dari berbagai sektor, seperti pajak reklame, restoran, makanan dan minuman, hingga PBB-P2. Ke depan, cakupan penghargaan akan diperluas hingga sektor retribusi daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan PAD secara menyeluruh.
“Harapan kami dari kegiatan ini semua wajib pajak tergerak bahwasanya pemerintah bukan sekadar menarik saja, tetapi juga memberikan apresiasi bagi wajib pajak,” urai dia. Dengan apresiasi yang konsisten, kepatuhan diharapkan meningkat. Pada akhirnya, PAD yang kuat akan menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Klaten.
