Pendirian Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dinilai Tepat
Pembentukan satuan tugas (satgas) atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi situasi pascabencana. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa arahan presiden dalam rapat paripurna kabinet pada Selasa (15/12/2025) perlu didukung dengan kepala dingin, dada lebar, serta kerja cepat. Ia menekankan bahwa kehadiran negara harus terlihat jelas dalam memantau situasi.
“Kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja konkret,” ujarnya kepada media, Selasa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Azis Subekti menjelaskan bahwa jika dirinya seorang ahli mesin, maka tanggap darurat itu seperti gigi persneling. Jika rem sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden dan dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi.
“Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” tutur dia.
Peran Satgas sebagai Mesin Pemulihan
Karena itu, Azis menekankan bahwa Satgas/Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan sekadar tambahan stempel atau tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Ia menyatakan bahwa Badan/Satgas tersebut harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah.
Menurut Azis, yang sering bocor dalam penanganan pascabencana bukan hanya dana, tapi waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur.
“Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja-sedikit kerja seolah-olah masalah beres,” ujarnya.
Lima Langkah Strategis dalam Penanganan
Azis menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Berikut lima langkah strategis yang ia sampaikan:
- Satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan “semua kerja”, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat.
- Basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Jangan angka berubah-ubah seperti cuaca.
- Target waktu dan standar kerja, kapan hunian sementara, kapan hunian tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih.
- Dampak ke warga sebagai ukuran, bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen.
- Build back better, bangun kembali lebih tangguh. Jangan ulang desain yang sama lalu menunggu bencana yang sama datang di kemudian hari.
Tantangan dan Kebutuhan Mendesak
Azis menegaskan bahwa pembentukan satgas/badan ini harus dilakukan dengan benar agar pemulihan tidak jadi “proyek”, tapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga.
Jelas ini bukan tugas mudah, kata Azis. Badan/satgas ini akan bertanggung jawab untuk banyak hal termasuk menjawab kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini masih banyak daerah pedalaman yang belum terjangkau. Beberapa hal sangat dibutuhkan segera antara lain pendistribusian air bersih, bantuan logistik sembako dan kebutuhan sehari-hari (pakaian dan selimut serta kelambu), pengaktifan sanitasi (toilet umum portable), pemulihan tata kota (mengangkat lumpur, normalisasi drainase dsb) agar transportasi logistik bisa berjalan lancar, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan di setiap desa, dan pengaktifan arus listrik secara merata tiap kecamatan.
Selain itu, pemulihan telekomunikasi, membuat tempat tinggal sementara minimal 2 titik per desa lengkap dengan dapur umum. Bahan bakar sangat dibutuhkan berkaitan untuk distribusi logistik dari pusat titik bantuan ke titik bantuan di pelosok.
Hal tersebut karena saat ini bahan bakar langka, bahkan kalaupun ada yang jual eceran di jalur provinsi harganya sudah mencapai 5 kali lipat dari harga normal, beberapa titik di sekitar Aceh misalnya membatasi pengisian bbm roda empat hanya Rp 200 ribu rupiah.
“Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja paling dibutuhkan saat ini: eksekusi yang rapi dan cepat,” kata dia.
