JAKARTA – Setahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menunjukkan capaian nyata di sektor pangan. Meski menargetkan swasembada pangan, ekonom dan pengamat pertanian Khudori menyebut langkah pemerintah masih sebatas penataan struktur tanpa lompatan teknologi maupun reforma agraria yang konkret.
“Sampai kini belum terlihat kejelasan arah dan definisi swasembada yang dimaksud,” kata Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10). Menurutnya, capaian swasembada pangan yang dicanangkan Prabowo mencontoh pola Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang pernah sukses mencapai swasembada beras pada 1984. Bedanya, lingkungan kebijakan kini sudah jauh berubah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menilai, Soeharto bisa berhasil karena ada sentralisasi politik dan momentum Revolusi Hijau, kondisi saat ini sudah tidak sama. Pasalnya, setelah otonomi daerah, pusat tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, Khudori mengapresiasi beberapa langkah pembenahan, seperti pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penambahan pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, serta penarikan penyuluh pertanian menjadi pegawai pusat. Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat basis produksi di desa. Namun, Khudori menekankan hasilnya belum bisa dinilai karena sebagian besar masih dalam tahap awal.
“Sampai saat ini belum ada lompatan inovasi dan teknologi untuk melipatgandakan produktivitas. Kenaikan produksi lebih disebabkan oleh penambahan luas panen, bukan efisiensi atau inovasi,” ujarnya.
Khudori mencatat, produktivitas padi Indonesia stagnan di kisaran 5,2–5,3 ton per hektare, lebih rendah dibanding Vietnam dan China. Padahal, pemerintah mengklaim produksi beras tahun ini surplus lebih dari 3 juta ton dan jagung naik lebih dari 8 persen.
Ia juga menyoroti masalah keberlanjutan pertanian. Berdasarkan Survei Ekonomi Pertanian 2024 BPS, sekitar 66,49 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan, dan lebih dari 75 persen sawah kekurangan bahan organik. “Dengan kandungan bahan organik di bawah dua persen, lahan sawah makin tidak optimal,” sebutnya.
Selain itu, ketimpangan struktur lahan dinilai menjadi masalah pokok yang tak tersentuh. Jumlah petani gurem meningkat dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta pada 2023, dengan rata-rata penguasaan lahan hanya 0,2 hektare.
“Tanpa kejelasan definisi swasembada, tanpa inovasi teknologi, dan tanpa reforma agraria yang nyata, cita-cita swasembada pangan akan tetap jadi janji politik semata,” pungkasnya.
