Dosen komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Hendri Satrio, menyampaikan bahwa terdapat kesenjangan dalam komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan para menterinya selama setahun masa pemerintahannya. Ia menilai hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemerintahan.
Menurut Hensa, kesenjangan tersebut cukup signifikan dan berdampak pada koordinasi kebijakan yang kurang optimal. Ia mengatakan, "Dalam satu tahun ini, masalah terbesar Pak Prabowo adalah adanya jarak yang cukup panjang antara dirinya dengan para menteri."
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Hensa menekankan bahwa Prabowo memiliki visi besar untuk memajukan Indonesia, seperti yang disampaikan dalam pidato pelantikannya yang menyentuh isu ketimpangan sosial. Namun, visi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kinerja menteri-menterinya.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini melihat hanya beberapa tokoh seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Sufmi Dasco Ahmad, atau generasi muda seperti Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Angga Raka Prabowo, Prasetyo Hadi, dan Sudaryono yang dinilai mampu menjalin komunikasi efektif dengan presiden.
"Selain orang-orang yang sudah lama ada di lingkarannya, Prabowo tampak kesulitan menyelaraskan visi dan misi dengan menteri-menteri dari partai lain," ujar Hensa. "Bahkan, mungkin saja para menteri merasa takut untuk bertanya tentang maksud dari program yang dikeluarkan oleh presiden."
Salah satu dampak dari kesenjangan ini adalah komunikasi kebijakan yang tidak terkoordinasi. Hensa mencontohkan, banyak kebijakan yang belum final namun langsung diumumkan dan kemudian dibatalkan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
"Dampak dari kesenjangan itu ya salah satunya komunikasi, kita melihat sendiri kebijakan yang belum pasti banyak yang akhirnya diumumkan lalu dibatalkan seperti kasus gas tiga kilogram, BBM yang wajib impor dari Pertamina, ini baru sedikit dan masih banyak lagi," katanya.
Hensa mengapresiasi langkah Prabowo dalam mengakui kesenjangan tersebut dan melakukan sejumlah perbaikan di tahun pertamanya. Salah satu langkahnya adalah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara istana serta membentuk Badan Komunikasi Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di pemerintahan.
"Pada akhirnya, banyak hal memang harus diperbaiki tapi menurut saya satu tahun ini harusnya masa bulan madunya sudah selesai, dan Pak Prabowo perlahan memperbaiki itu, saya mengapresiasi penuh soal ini," ucap Hensa.
Selain itu, Hensa juga menyoroti peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Gibran perlu diberi tanggung jawab lebih besar oleh Prabowo agar kontribusinya lebih signifikan dan tidak sekadar menjadi pelengkap di pemerintahan.
“Gibran itu sebagai wakil presiden, dia harus dipaksa untuk kerja. Harus dikasih kerjaan dia, kalau enggak buang-buang duit negara ini,” kata Hensa.
Ia menilai bahwa Gibran harus benar-benar terlibat dalam pemerintahan, meskipun mungkin Prabowo enggan melibatkannya secara penuh.
“Harus ada dan harus dipaksa dia berkecimpung di pemerintahan ini. Walaupun Pak Prabowo terlihat enggak ingin ia terlibat secara penuh, buatkan dia program apa saja yang membuatnya sibuk,” ujar Hensa.
Hensa menegaskan bahwa peran Gibran harus lebih dari sekadar simbolis untuk memastikan anggaran negara yang besar untuk posisi wakil presiden tidak terbuang percuma.
