aiotrade.app,
JAKARTA – Setahun telah berlalu sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada 20 Oktober 2025, keduanya genap memimpin negara ini selama satu tahun. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan telah diambil untuk meningkatkan kualitas berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan. Berikut adalah rangkuman kebijakan yang telah dilaksanakan dalam periode setahun terakhir.
Efisiensi Anggaran
Salah satu langkah awal yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah efisiensi anggaran. Alih-alih menambah dana untuk berbagai program, ia justru melakukan pemangkasan anggaran APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar dari penghematan ini. Dana yang dipangkas berasal dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan alokasi transfer daerah senilai Rp50,59 triliun. Sebagian besar dana dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penghapusan Piutang Macet UMKM
Pada 5 November 2024, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Target penghapusan piutang mencapai 67.000 debitur, namun hingga April 2025 hanya sekitar 28,7% yang telah terealisasi.
Pembentukan Dua Badan
Setelah dilantik, Prabowo langsung membentuk dua badan penting. Pertama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang bertugas mengelola pelaksanaan ibadah haji. Kedua, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan program pembangunan.
Umumkan Kenaikan UMP 6,5%
Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan 6%, tetapi setelah mendengar aspirasi kelompok buruh, Presiden memutuskan kenaikan rata-rata 6,5%.
Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah
Pemerintah resmi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024. Aturan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2024.
Pemberian Skema Insentif Fiskal
Untuk meredam kontraksi akibat penerapan PPN 12%, pemerintah memberlakukan insentif fiskal seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, serta PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor beras, jagung pakan ternak, garam, dan gula konsumsi pada 2025. Target produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dimulai pada 10 Februari 2025. Pasien yang ditargetkan mulai dari bayi hingga lansia, dilaksanakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG dilaksanakan secara serentak pada 6 Januari 2025. Dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dan cadangan Rp100 triliun, program ini bertujuan mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak-anak Indonesia.
Ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2025
Aturan ini mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
BPI Danantara dibentuk pada 24 Februari 2025. Tugas utamanya adalah mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal, serta restrukturisasi BUMN.
Badan Industri Mineral
Badan Industri Mineral dibentuk pada 25 Agustus 2025. Badan ini mengurusi tata kelola dan pengembangan hilirisasi sumber daya mineral strategis.
Kementerian Haji dan Umrah
Kementerian Haji dan Umrah dibentuk setelah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 disahkan. BP Haji berubah menjadi kementerian yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf.
Paket Stimulus Ekonomi
Presiden Prabowo menggelontorkan dana untuk bansos sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Beberapa paket antara lain:
1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun
2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun
3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.
4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun
