Penyebab Bencana di Sumatra dan Kekhawatiran Ekologis
Bencana yang terjadi di Pulau Sumatra tidak bisa dilepaskan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang telah melebihi batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kajian yang dilakukan oleh Sawit Watch, MADANI Berkelanjutan, Satya Bumi, dan Lokahita menunjukkan bahwa Pulau Sumatra mengalami defisit ekologis akibat peningkatan luas lahan sawit.
Menurut Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, saat ini luas tutupan sawit di Sumatra mencapai 10,7 juta hektare. Angka ini melebihi nilai batas atas atau cap sawit Pulau Sumatra yang sebesar 10,69 juta hektare. Padahal, kebutuhan lahan sawit di Sumatra hanya sekitar 1,53 juta hektare.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ekspansi perkebunan sawit yang terjadi saat ini dinilai tidak mencerminkan kebutuhan nyata, melainkan justru memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dalam hal ini, konversi hutan menjadi lahan monokultur sawit menyebabkan lanskap kehilangan kemampuan alaminya sebagai "spons" penyerap air. Hal ini berdampak pada aliran permukaan yang ekstrem dan berujung pada bencana.
Dampak Deforestasi terhadap Banjir di Sumatra
Forest Watch Indonesia (FWI) dalam Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) 2013–2017 sudah menegaskan bahwa kerentanan banjir di Pulau Sumatra meningkat seiring turunnya rasio tutupan hutan. Dengan hutan yang terus menyusut, risiko banjir di Sumatra akan terus naik dari waktu ke waktu.
Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tutupan hutan di Pulau Sumatra tersisa hanya 25%. Tsabit Khairul Auni, Pengkampanye Hutan FWI, menyatakan bahwa kerentanan Pulau Sumatra telah lama diproyeksikan. Ditambah dengan paradigma pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan ekologis, UU Cipta Kerja menjadi instrumen pelengkap eksploitasi lingkungan dengan menghapus syarat minimal 30% tutupan hutan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Bencana ini adalah kelalaian besar dari pemerintah dengan mengabaikan arsitektur kebijakan lingkungan yang rapuh dan eksploitatif," ujarnya.
Kegagalan Sistemik dalam Kebijakan Kehutanan
Lebih detail, FWI menegaskan bahwa deforestasi yang terus terjadi di Sumatra menunjukkan kegagalan sistemik dalam kebijakan kehutanan, khususnya di wilayah yang seharusnya menjadi benteng ekologis.
FWI mencatat bahwa luas hutan di Provinsi Aceh berkurang sekitar 177 ribu hektare dalam tujuh tahun terakhir, atau setara 2,5 kali luas Singapura. Bahkan, dalam satu tahun hingga 2024 saja, Aceh telah kehilangan sekitar 16 ribu hektare hutan alam.
Mufti Barri, Direktur Eksekutif FWI, menjelaskan bahwa data deforestasi ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Sumatra masih berlangsung dan cenderung dibiarkan. Kehilangan hutan dalam skala sebesar ini secara langsung melemahkan fungsi ekologis kawasan, meningkatkan risiko banjir dan longsor, serta mengancam keselamatan masyarakat.
Perubahan Paradigma Pembangunan
FWI menilai bahwa paradigma pembangunan yang tidak mengedepankan keberlanjutan ekologis perlu diubah. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan dan peninjauan kembali izin-izin yang berada di kawasan hutan dan daerah aliran sungai, bencana ekologis akan terus berulang.
"Bencana Sumatra harus menjadi peringatan serius bahwa tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola hutan dan lahan, krisis ekologis dan kemanusiaan akan terus berulang di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.
