Pengawasan Ketat Seleksi PPPK di Parigi Moutong
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan peserta yang dinilai tidak layak namun lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan bahwa laporan semacam ini sangat penting untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan bebas dari kecurangan.
“Jika ada yang dikatakan siluman yang masuk di sini, tolong laporkan segera kepada kami selaku Pansel,” ujarnya baru-baru ini. Menurutnya, isu tentang peserta “siluman” sempat muncul pada pelaksanaan seleksi tahap pertama. Karena itu, Pansel membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dengan bukti yang jelas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kami sudah menyediakan nomor kontak di website BKPSDM Parigi Moutong. Langsung sampaikan identitasnya, jangan hanya kabar yang tidak jelas,” tambahnya.
Zulfinasran mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberhentikan empat peserta pada tahap pertama setelah terbukti tidak memenuhi syarat. “Kami sudah melakukan pemberhentian di tahap 1 sebanyak empat orang,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk keluarga dekatnya sendiri.
“Anak saya saja tidak lulus, sepupu istri saya juga tidak bisa dibantu meski dia K2. Jadi tidak usah khawatir,” tegas Zulfinasran.
Lebih lanjut, Zulfinasran menjelaskan kemungkinan munculnya dugaan peserta “siluman” karena adanya peserta dari kalangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Untuk tahap 2 ini memang ada yang tidak berhonor tapi ikut tes, dan itu benar adanya,” jelasnya.
Ia menuturkan, kebijakan itu merupakan keputusan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi guru bersertifikat PPG untuk ikut seleksi PPPK, meskipun tidak berstatus honorer di sekolah manapun. “Sekalipun guru yang tidak pernah berhonor tapi sudah lulus PPG, itu dibuka ruang untuk mendaftar PPPK tahap 2,” katanya.
Zulfinasran menyebut, jumlah guru PPG yang ikut seleksi mencapai ratusan orang, namun data detailnya masih menunggu hasil validasi dari BKPSDM Parigi Moutong. “Ada beberapa ratus orang guru yang sudah lulus PPG, diberi ruang ikut seleksi PPPK. Ini yang mungkin dianggap tidak pernah honor tapi diangkat,” pungkasnya.
Proses Seleksi yang Transparan
Pansel seleksi PPPK di Parigi Moutong telah memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang terbuka, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam seleksi. Hal ini juga menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses perekrutan pegawai pemerintah.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi guru PPG untuk ikut seleksi PPPK menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan. Meski demikian, pihak Pansel tetap menjaga standar kelayakan agar hanya peserta yang memenuhi syarat yang diterima.
Tanggung Jawab Bersama
Tanggung jawab dalam memastikan proses seleksi PPPK berjalan adil tidak hanya menjadi tugas Pansel, tetapi juga masyarakat. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas, masyarakat dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap peserta yang lolos adalah yang terbaik dan layak.
Pansel juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk keluarga pejabat. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses seleksi. Dengan begitu, masyarakat dapat percaya bahwa proses seleksi PPPK di Parigi Moutong dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.
