Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatra Utara Dalam Pemeriksaan
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap penyebab banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Utara. Pemeriksaan ini melibatkan delapan perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana tersebut. KLH menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan, khususnya jika aktivitas perusahaan mengancam keselamatan masyarakat, merusak ekosistem, atau mengganggu keberlanjutan lingkungan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pemeriksaan intensif dilakukan setelah tim menemukan adanya pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, pertambangan, kebun sawit, hingga proyek pembangkit listrik energi terbarukan di daerah aliran sungai (DAS) khususnya di Batang Toru, Sumatra Utara. Proses penanganan kasus lingkungan memerlukan kecermatan dan kajian teknis yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas.
Langkah-Langkah Pemeriksaan
Kepala Biro Humas KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Yulia Suryanti menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup tiga langkah utama. Pertama, pengumpulan data dan fakta baik primer maupun sekunder dari aktivitas perusahaan dan kondisi lingkungan. Kedua, klarifikasi secara langsung di lapangan bersama perusahaan dan otoritas terkait. Terakhir, melakukan koordinasi lintas sektoral dengan aparat penegak hukum lain serta pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian data.
“Penegakan hukum akan dilakukan secara akurat dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat, serta bebas dari intervensi pihak mana pun,” ujar Yulia.
Pemeriksaan Delapan Perusahaan
Sejak Senin (8/12), KLH/BPLH sudah memeriksa empat perusahaan yang diduga memperparah bencana di DAS Batang Toru. Keempat perusahaan tersebut adalah PT AR, PT NSHE, PT SNP, dan PT TPL. Pada Selasa (9/12), pemeriksaan dilanjutkan pada empat perusahaan lain, yaitu PT PN III, PT PJMP, PT MST, serta PT SO Ltd.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa inspeksi langsung ke hulu DAS Batang Toru dan Garoga, Sumut menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap kegiatan usaha di kawasan tersebut. Apalagi, curah hujan ekstrem lebih dari 300 milimeter per hari membuat kondisi lingkungan semakin rentan.
“Kami akan menghitung tingkat kerusakan dan menilai aspek hukum. Tidak tertutup kemungkinan ada proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” ujarnya.
Tanggapan dari WALHI Sumatera Utara
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menilai bahwa bencana besar yang melanda Tapanuli tidak terjadi secara tiba-tiba. Aktivitas ekstraktif perusahaan yang membuka tutupan hutan di Ekosistem Batang Toru disebut menjadi pemicu utama kerusakan.
“Kami mengindikasikan aktivitas perusahaan sebagai penyebab kerusakan karena eksploitatif dan menggerus tutupan hutan Batang Toru,” kata Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, Jumat (28/11).
Ekosistem Batang Toru merupakan bentang alam penting yang selama ini dikenal sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati, termasuk habitat orang utan Tapanuli yang terancam punah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menghancurkan ekosistem yang sangat berharga ini.
