Dampak Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis di Gorontalo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi MBG yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah di Aula Rumah Dinas (Rudis), pada Kamis 6 November 2025.
Hingga saat ini, sekitar Rp. 63 miliar dana telah beredar melalui pengadaan bahan pangan dan operasional dapur. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi program ini dalam memperkuat perekonomian lokal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Keterlibatan UMKM dan Sektor Jasa Transportasi
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo Zulkifli Taluhumala menjelaskan bahwa program MBG melibatkan 86 UMKM lokal sebagai pemasok, dua perusahaan berbentuk CV, serta 38 yayasan sosial dan pendidikan. Selain itu, sektor jasa transportasi lokal juga menerima alokasi biaya pengiriman bahan pangan, yang turut menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
“Untuk 1 SPPG itu kebutuhan anggarannya per bulannya sekitar 800 juta sampai 1 M, sesuai dengan kebutuhan. Jadi anggaran itu masuk ke Provinsi Gorontalo, diterima oleh masyarakat Gorontalo sendiri,” ujar Zulkifli Taluhumala.
Infrastruktur Layanan Gizi
Di sisi infrastruktur layanan gizi, Gorontalo memperoleh alokasi 22 titik Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) untuk wilayah 3T yang tersebar di lima kabupaten. Kata dia, seluruh titik tersebut sudah memiliki mitra investor dan sedang menunggu proses pembangunan dapur yang ditargetkan selesai dalam 45 hari. Kawasan 3T menjadi prioritas karena akses logistik yang sulit dan selama ini kurang diminati investor.
Saat ini, sebanyak 22 SPPG telah beroperasi dan menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Sementara itu, 19 SPPG lainnya telah siap secara fisik namun belum dapat beroperasi karena masih dalam tahap penyelesaian administrasi, seperti pengurusan izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), perekrutan tenaga dapur, dan verifikasi dokumen operasional.
Dalam waktu dekat, jumlah dapur aktif diperkirakan meningkat menjadi 41 titik, sehingga jangkauan pelayanan gizi program MBG semakin meluas di seluruh wilayah Gorontalo.
Tantangan dan Instruksi Gubernur
Kendati begitu, Gubernur Gusnar Ismail sendiri menilai lambatnya pembangunan beberapa SPPG disebabkan proses penyelesaian investasi yang berjalan terlalu lama. Ia telah menginstruksikan Satgas MBG untuk mempercepat hal tersebut.
“Jadi kenapa belum bertambah siswanya? Karena pembangunan SPPG yang sudah ada calon investornya itu tidak jalan, terlalu lama berjalannya. Nah itu harus kita lancarkan lagi, makanya tadi saya bilang, kita bikin surat,” kata Gusnar.
Kegiatan dan Kesiapan SPPG
Selain itu, para SPPG yang telah beroperasi telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini juga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani isu gizi buruk di daerah.
Beberapa SPPG telah melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja, termasuk pelatihan kesehatan dan sanitasi. Hal ini dilakukan agar kualitas layanan tetap terjaga dan sesuai standar nasional.
Langkah Ke Depan
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mempercepat proses pembangunan SPPG yang masih dalam tahap administrasi. Dengan adanya instruksi dari Gubernur, diharapkan proses pengurusan izin dan dokumen operasional bisa segera diselesaikan.
Selain itu, pihak terkait juga sedang merancang strategi untuk memperluas cakupan layanan MBG. Salah satunya adalah dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat.
