Kebijakan Militer AS Terhadap Iran Mengganggu Reputasi Washington di Dunia Muslim
Agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran telah menyebabkan penurunan reputasi negara tersebut secara internasional, khususnya di tiga negara mayoritas Muslim yaitu Indonesia, Azerbaijan, dan Bahrain. Hal ini disampaikan dalam sebuah laporan yang mengutip dokumen diplomatik Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh oleh media Politico.
Beberapa laporan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam sentimen anti-AS di wilayah-wilayah tersebut. Di samping itu, ada kekhawatiran bahwa hubungan bilateral antara AS dan negara-negara Muslim akan semakin memburuk. Selain itu, potensi kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah ketiga negara tersebut juga menjadi perhatian serius.
Menurut laporan Politico, beberapa perwakilan diplomatik AS meminta perlunya keringanan dari Gedung Putih agar dapat menghadapi narasi negatif yang muncul melalui berbagai saluran media, baik konvensional maupun digital. Menurut kawat diplomatik dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, kedubes perlu memiliki kebebasan dalam penggunaan media sosial yang lebih fleksibel, gesit, dan proaktif untuk tetap berdampak di ruang digital yang sangat kompetitif.
Namun, perwakilan AS tersebut diinstruksikan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump agar tidak membuat konten sendiri terkait isu konflik dengan Iran. Mereka justru diminta hanya untuk meneruskan kiriman dan narasi dari akun Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri AS yang telah disetujui.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Pada 11 April, AS dan Iran melakukan negosiasi putaran pertama di Islamabad, Pakistan, setelah Presiden Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait gencatan senjata selama dua pekan.
Namun, pada keesokan harinya, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut. Pada Kamis (16/4/2026), Trump mengatakan bahwa negosiasi tahap selanjutnya antara Washington dengan Teheran dapat berlangsung paling cepat pada akhir pekan ini.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa AS dan Iran tetap bersedia untuk terlibat dalam dialog berkelanjutan dan mendesak agar tidak ada spekulasi terkait rencana pembicaraan kedua di Islamabad. Juru Kemlu Pakistan Tahir Andrabi mengatakan bahwa hal rinci terkait delegasi AS dan Iran nantinya merupakan urusan internal pihak-pihak yang bersangkutan.
Berbicara dalam konferensi pers di Islamabad, Andrabi menyampaikan bahwa program nuklir Iran termasuk di antara isu yang dibahas dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut dianggap sebagai hal serius dan konstruktif. "Tidak ada terobosan maupun kebuntuan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa isu nuklir tetap menjadi topik utama.
Komentar tersebut muncul ketika Pakistan meningkatkan upaya mediasi setelah pembicaraan selama 16 jam antara AS dan Iran pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif sedang melakukan kunjungan regional ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki; sementara Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir ke Iran untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Iran.
Pakistan menjadi tuan rumah negosiasi antara AS dan Iran setelah berhasil menengahi gencatan senjata selama 14 hari mulai 8 April lalu. Andrabi juga mengutuk serangan Israel di Lebanon, dengan mengatakan bahwa situasi di sana merupakan bagian dari negosiasi yang lebih luas dan proses perdamaian regional. Dia mengatakan tanda-tanda perbaikan di wilayah konflik Israel-Lebanon merupakan hal menggembirakan.
"Deeskalasi akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog," ujar Andrabi.