Wakil Bupati Sigi Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan
Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Acara berlangsung pada Jumat (7/11/2025) di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Rakor ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kabupaten Sigi menjadi salah satu daerah yang mencatat capaian positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Pada periode 2024–2025, angka kemiskinan di Sigi turun sebesar 1,59 persen. Hal ini menjadikan Sigi berada di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Tojo Una-Una dalam kategori penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Wagub Reny A Lamadjido menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi aktif masyarakat agar upaya percepatan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.
Reny juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap program harus mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik Berperan Penting
Forum Konsultasi Publik yang digelar bersamaan dengan Rakor menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan. Pendapat yang terkumpul akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RPKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.
Dokumen RPKD tersebut nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, serta langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan dapat terwujud secara konsisten di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Partisipasi Aktif dan Komitmen Bersama
Kegiatan Rakor ini turut dihadiri para wakil bupati se-Sulawesi Tengah serta kepala perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen memperkuat upaya percepatan penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing.
Pemenuhan target penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan semua stakeholder dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.
