Pemerintah Merancang Sistem Penggajian Tunggal untuk ASN
Pemerintah saat ini sedang merancang sistem penggajian tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini telah tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, khususnya pada bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara tahun 2026-2029. Wacana lama dengan wajah baru ini semakin kuat setelah dituliskan secara resmi di dalam RAPBN.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Secara umum, istilah single salary untuk ASN atau skema gaji tunggal ini akan memberikan hak penghasilan satu kali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, PNS tidak langsung menerima penghasilan secara utuh, tetapi bertahap melalui beragam komponen. Biasanya, komponen penghasilan yang diterima oleh PNS terbagi menjadi tiga: gaji pokok, tunjangan lauk-pauk dan keluarga, serta tunjangan kinerja. Namun, tunjangan ini juga memiliki ragam tersendiri, seperti tunjangan khusus jabatan dan tunjangan kemahalan berdasarkan daerah tempat PNS mengabdi.
Alasan Penerapan Single Salary
Salah satu alasan rencana kebijakan ini diterapkan adalah untuk menjaga daya beli ASN setelah mereka memasuki usia pensiun. Gaji tunggal akan memberikan lebih banyak pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua. Kebijakan ini disebut memiliki berbagai dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung tentu akan dirasakan oleh para ASN, sedangkan dampak tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan publik, yang selama ini digerakkan oleh ASN.
Dampak Tidak Langsung pada Perbaikan Pelayanan Publik
Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, kebijakan single salary tentu akan memberikan dampak yang lebih baik pada pelayanan publik. Sistem penggajian dengan kepastian yang lebih baik akan memberikan stabilitas kesejahteraan para ASN. Single salary juga memberikan penilaian lebih kepada orientasi proses dan hasil, tidak seperti saat ini yang berpaku pada tataran administrasi dan proses, sedangkan hasil sering tidak jelas.
"Ini kan kalau sekarang masih basisnya dia harus ngisi absen, jadi aktivitas dia difoto kerjanya gitu kan. Nah, ke depan itu udah enggak boleh lagi kayak gitu, tapi output," tuturnya. Single salary ini akan memberikan dorongan kepada ASN untuk berorientasi pada hasil pelayanan publik yang lebih baik agar gaji yang mereka dapat di awal bulan bisa memenuhi kebutuhan mereka.
Dampak Langsung Kesejahteraan ASN
Sedangkan untuk dampak langsung, ada dua yang setidaknya akan dirasakan oleh ASN, yakni kesejahteraan yang semakin membaik dan cara kerja yang semakin fleksibel. Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, penerapan single salary sebenarnya sudah diterapkan di kampus tempatnya mengabdi. Dia memberikan contoh, pendapatan di luar gaji mengajar akan dimasukkan juga dalam komponen gaji, seperti misalnya menjadi anggota kepanitian satu kegiatan kampus tertentu.
Sistem ini akan memberikan pengawasan secara tidak langsung, mana ASN yang bekerja terlalu banyak dan mana ASN yang hanya diam saja tanpa bekerja. "Kalau dengan single salary system ini, pimpinan bisa memantau oh ini sudah terlalu banyak penghasilannya, pendapatannya dibandingkan yang lain. Jangan-jangan kerjaannya terlalu banyak," tutur Lina kepada aiotrade, Selasa (16/12/2025).
Dengan mekanisme kontrol tersebut, pimpinan akan memberikan beban kerja yang lebih ringan sehingga ASN yang memiliki banyak penghasilan dengan pekerjaan yang menumpuk bisa dikurangi beban kerjanya. Tentu hal ini bukan berarti mengurangi pendapatan ASN, tetapi lebih kepada kontrol kinerja yang sesuai dengan beban kerja.
Kesejahteraan yang terbagi rata dengan pembagian tugas yang juga terbagi rata akan memberikan dampak positif pada dua hal: pertama, terkait dengan kesejahteraan yang lebih baik untuk semua ASN; kedua, pada beban kerja yang tidak menumpuk pada satu orang tertentu saja. Single salary yang berorientasi pada proses dan hasil ini akan memberikan penilaian yang adil bagi seluruh ASN di masa depan.
Buka Peluang Work From Anywhere (WFA)
Di sisi lain, penggajian tunggal juga disebut bisa memberikan fleksibilitas pada ASN untuk menerapkan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA). Yogi berpendapat, sistem penggajian tunggal tidak menuntut ASN untuk berpaku pada administrasi, tetapi pada hasil yang telah mereka kerjakan untuk memberikan pelayanan publik.
"Oh sangat (membuka peluang), karena bentuknya kan output, jadi kan enggak perlu tadi absen sebagainya," kata Yogi. Dia menjelaskan bahwa saat ini para ASN disibukkan dengan kewajiban dan proses administrasi yang menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka. Padahal, tolok ukur ini belum tentu bisa menjadi patokan apakah ASN tersebut selesai mengerjakan tugasnya atau tidak.
Sedangkan sistem single salary yang berorientasi pada hasil dan proses akan memberikan tolok ukur yang jelas siapa ASN yang bekerja dan siapa ASN yang hanya datang ke kantor tanpa mengerjakan apapun. "Jadi lebih memberikan fleksibilitas (tempat bekerja), karena basisnya output kan," tuturnya.
