Kondisi Sampah di Jakarta Pasca-Bencana Longsor TPST Bantargebang
Tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik wilayah Jakarta, yang menjadi dampak dari bencana longsor yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Menurut Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Ari Subagio Wibowo, kondisi tersebut menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Ia menilai peristiwa tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden teknis semata, melainkan cerminan kegagalan manajemen yang sudah berlangsung lama.
"Longsornya TPST Bantargebang adalah alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita masih bertumpu pada pola lama yang tidak berkelanjutan," kata Ari, Minggu (12/4/2026). Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan dan efisien.
Pasca-bencana tersebut, warga Jakarta mulai merasakan dampak langsung berupa keterbatasan akses pembuangan sampah ke TPST Bantargebang. Keluhan masyarakat telah disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, namun dinilai belum mendapat respons yang menyentuh akar persoalan.
Ari menjelaskan, persoalan di lapangan semakin kompleks. Keterbatasan armada pengangkut serta pembatasan kuota per hari menyebabkan penumpukan gerobak sampah di sejumlah titik. "Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memperburuk kualitas lingkungan perkotaan," ujarnya.
Indikasi Pungli dalam Sistem Pengelolaan Sampah
FAKTA Indonesia juga menyoroti adanya indikasi praktik pungutan liar (Pungli) dalam sistem pengelolaan sampah di tingkat Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berdasarkan laporan warga, terdapat dugaan setoran harian sekitar Rp 5.000 hingga setoran bulanan mencapai Rp 100.000 per gerobak.
"Bahkan, ada dugaan pungutan hingga Rp 25.000 per transaksi pembuangan. Ini harus diusut secara serius dan transparan oleh aparat berwenang," tegasnya. Ia menilai, praktik pungli ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan meningkatkan beban masyarakat.
Ari menilai, akar persoalan terletak pada orientasi pembangunan yang masih berfokus pada proyek fisik semata, bukan pada solusi ekologis jangka panjang. Hal ini membuat sistem pengelolaan sampah tidak mampu mengimbangi peningkatan volume sampah di Jakarta.
Evaluasi Menyeluruh untuk Perbaikan Sistem
Sebagai langkah perbaikan, FAKTA Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis pembuangan sampah saat ini.
Kemudian, Pemprov DKI juga harus menyusun roadmap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam setiap program yang dijalankan.
"Jakarta tidak bisa terus dikelola dengan cara lama. Perlu perubahan paradigma dari sekadar mengejar proyek menjadi penyelamatan lingkungan yang nyata dan terukur," kata Ari.
Tantangan dan Solusi Masa Depan
Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan sampah di Jakarta memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Penyempurnaan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pengembangan tempat pengolahan sampah yang lebih modern.
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri.
- Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pungli di seluruh tahapan pengelolaan sampah.
- Penerapan teknologi informasi untuk mempermudah pelacakan dan pengelolaan sampah.
Dengan upaya bersama, diharapkan Jakarta dapat memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh warganya.