Pembahasan Skema Pembayaran Utang Proyek Whoosh Masih Berlangsung
Sejak Oktober 2025, isu mengenai skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah menjadi perhatian publik. Hal ini dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan yang enggan membayar utang proyek tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, berpendapat bahwa pembayaran utang kereta cepat ke Tiongkok melalui China Development Bank (CDB) seharusnya dilakukan oleh BPI Danantara Indonesia.
Alasannya adalah karena BPI Danantara memiliki kemampuan keuangan yang cukup, mengingat entitas ini menampung deviden dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Presiden Prabowo Subianto justru menyatakan kesediaannya untuk membayar cicilan utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan APBN masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa saat ini belum dapat memastikan rencana tersebut karena masih harus dibahas dengan kementerian terkait dan BPI Danantara.
“Masih dalam pembahasan,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). “Kita sedang bahas nanti tentu akan bicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” tambahnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Namun ketika ditanya lebih lanjut apakah APBN akan digunakan untuk membayar utang Whoosh, Airlangga enggan menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan pasti.
Presiden Prabowo: Dana Hasil Pengembalian Korupsi untuk Pembayaran Utang
Proyek KCJB yang dioperasikan dengan nama Whoosh kini menghadapi beban utang besar. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama tiga badan usaha milik negara (BUMN) lain harus menanggung kerugian sesuai porsi saham masing-masing di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang mengelola proyek tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dana negara hasil pengembalian dari kasus korupsi untuk membayar utang proyek Whoosh. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan disimpan dan tidak diberikan kepada para koruptor.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).
Prabowo juga menekankan bahwa seluruh uang negara berasal dari pajak rakyat. Menurutnya, subsidi harga tiket kereta cepat merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan transportasi murah bagi masyarakat.
Opsi Pembayaran Bertahap
Selain menggunakan dana hasil pengembalian korupsi, opsi lain yang dibahas adalah pembayaran utang secara bertahap. Skema ini mencakup cicilan sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo.
Beban Utang Whoosh
Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) di situs resmi KAI, entitas anak KAI, PT PSBI, mencatat rugi Rp 4,195 triliun sepanjang 2024. Jika dirata-rata, konsorsium BUMN Indonesia menanggung rugi sekitar Rp 11,49 miliar per hari dari proyek KCJB.
Kerugian berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025, PSBI mencatat rugi Rp 1,625 triliun.
KAI menjadi pemegang saham terbesar di PSBI dengan porsi 58,53 persen, sesuai penugasan era Presiden Joko Widodo. Tiga anggota konsorsium lain adalah PT Wijaya Karya (Wika) 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII 1,03 persen.
