Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Sesuai Prosedur Resmi
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pengusulan nama Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sesuai prosedur resmi yang berlaku. Ia menekankan bahwa langkah ini bukanlah keputusan sepihak atau hasil tekanan politik.
Menurut Fadli, mekanisme pengajuan gelar pahlawan telah melalui tahapan panjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan objektif, sehingga tidak ada polemik dalam pengajuan tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Tidak ada polemik, ya. Pengajuan sudah melalui prosedur berjenjang, mulai dari kabupaten atau kota, kemudian ke provinsi Jawa Tengah, lalu dikaji oleh universitas, dan diteruskan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial. Setelah itu akan dibahas di Dewan Gelar sebelum diajukan ke Presiden,” jelas Fadli Zon saat ditemui di Situs Prasasti Batu Tulis, Kota Bogor, Sabtu (25/10/2025).
Fadli menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan proses ini secara objektif dan berpedoman pada regulasi yang berlaku, meski di tengah masyarakat muncul pro dan kontra terhadap wacana pemberian gelar kepada Soeharto.
Sebagaimana diketahui, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai beragam tanggapan publik. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi karena dinilai dapat mencederai semangat reformasi. Namun, pemerintah memastikan penilaian terhadap calon penerima gelar tetap dilakukan secara akademis dan profesional.
“Tahun ini ada 49 tokoh yang diusulkan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Jumlah itu termasuk sembilan nama yang sebelumnya sudah diajukan tahun lalu namun belum ditetapkan,” ujar Fadli.
Menurutnya, seluruh nama tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi sebelum diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan resmi menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.
Upaya Pelestarian Warisan Budaya
Dalam kesempatan yang sama, Fadli bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim juga meninjau Situs Prasasti Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan. Kunjungan tersebut terkait rencana revitalisasi situs bersejarah yang akan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya nasional.
Ia menyebut revitalisasi situs ini sejalan dengan upaya memperkuat kesadaran sejarah di masyarakat, sekaligus memperingati jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar bagi negara.
Proses Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional
Proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional memiliki beberapa tahapan yang harus dilewati:
- Pengajuan dari tingkat daerah: Usulan pertama kali diajukan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
- Pengajuan ke tingkat provinsi: Setelah diverifikasi, usulan diteruskan ke provinsi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
- Kajian oleh universitas: Usulan kemudian dikaji oleh lembaga pendidikan tinggi untuk menilai kelayakan calon.
- Penyusunan oleh TP2GP: Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial melakukan evaluasi lebih lanjut.
- Pembahasan di Dewan Gelar: Hasil evaluasi disampaikan ke Dewan Gelar untuk diputuskan.
- Penetapan oleh Presiden: Akhirnya, usulan diajukan kepada Presiden untuk diberikan penetapan resmi.
Setiap tahapan ini dilakukan dengan transparansi dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga memastikan bahwa setiap penerima gelar memiliki kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
Tanggapan Masyarakat
Meskipun proses pengajuan telah dilakukan secara resmi, masih ada berbagai pandangan masyarakat terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Beberapa kelompok menilai bahwa langkah ini bisa mengganggu semangat reformasi yang telah lama dijalani sejak era reformasi 1998.
Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan proses secara objektif dan berdasarkan data serta fakta yang terbuka. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat memahami bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi seseorang terhadap bangsa dan negara.
