Penolakan Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan pendapatnya mengenai rencana pemerintah yang akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Menurut Bonnie, seorang pahlawan sejati tidak boleh meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri atau menyengsarakan rakyat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Seorang pahlawan sejati bukanlah seseorang yang membawa dampak kesengsaraan yang begitu besar. Bukan pula dia yang pernah membungkam suara-suara kritis dari aktivis maupun mahasiswa," ujar Bonnie kepada awak media pada Jumat (7/11).
Bonnie juga menegaskan bahwa pahlawan sejati bukan sosok yang merepresi kebebasan berekspresi. "Bukanlah dia yang sering melakukan pelanggaran serta kekerasan terhadap warganya sendiri, termasuk terhadap rakyat Indonesia," tambahnya.
Penggagas pendirian Museum Multatuli ini menyoroti beberapa peristiwa penting selama masa kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru. Di antaranya adalah terbatasnya kebebasan berekspresi dan krisis ekonomi yang terjadi menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru.
"Dulu, dalam era Soeharto, memang tidak ada media sosial. Namun, setiap kritik dianggap subversif, mengganggu, dan bisa dianggap sebagai ancaman terhadap penguasa. Bahkan, seseorang bisa ditangkap atau hilang tanpa jejak. Itu fakta sejarah," jelas Bonnie.
Eks Pemimpin Redaksi Historia ini menekankan pentingnya melihat fakta sejarah secara utuh ketika membahas wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. "Jika bicara soal kebebasan berekspresi, sekarang kita bisa berkata apa saja di media sosial," tambahnya.
Meskipun Bonnie mengakui Soeharto sebagai tokoh bangsa, ia juga menekankan bahwa Soeharto adalah pelaku sejarah. Ia kembali mengingatkan tentang luka sejarah yang muncul akibat pemerintahan Soeharto, termasuk pada masa reformasi.
"Krisis tahun 1997-1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun hanya seperti raksasa berkaki lempung tanah lempung, tidak kuat menyangga," ujar Bonnie.
Perlu Evaluasi Kembali
Dalam diskusi ini, Bonnie menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional harus diberikan dengan pertimbangan yang matang. Tidak cukup hanya melihat kontribusi atau peran seseorang dalam membangun negara, tetapi juga bagaimana tindakan mereka memengaruhi rakyat dan sejarah bangsa.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Peran dalam pembangunan: Apakah kontribusi Soeharto benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat?
- Kebebasan berbicara: Bagaimana sikap Soeharto terhadap kritik dan kebebasan berekspresi selama masa kepemimpinannya?
- Dampak sosial dan politik: Apakah kebijakan Soeharto menciptakan ketidakadilan atau bahkan kesengsaraan bagi rakyat?
Bonnie menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus menjadi momen untuk merenungkan kembali sejarah bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik.
